Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping/Net

Dunia

Revisi "Menghentikan" Jadi "Mengurangi" Batubara di COP26, China dan India Harus Berikan Penjelasan

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hasil konferensi perubahan iklim atau COP26 dinilai telah mengecewakan banyak pihak. Salah satu poin yang disoroti adalah revisi mengenai pengendalian batubara.

Berdasarkan kesepakatan dalam COP26 di Glasgoq, Skotlandia yang berakhir pada Sabtu (13/11), negara-negara sepakat untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap, alih-alih menghentikannya secara bertahap.

Perubahan itu dilakukan atas inisiasi dari China dan India. India, yang didukung oleh China dan sejumlah negara berkembang lainnya yang bergantung pada batubara, menolak klausul "penghapusan secara bertahap".


Melihat hal tersebut, Presiden COP26 Alok Sharma pada Minggu (14/11) mengatakan, China dan India perlu memberikan penjelasan mengenai perubahan bahasa yang dinilainya lebih lunak terhadap penggunaan batubara.

"Dalam hal China dan India, mereka harus menjelaskan masalah khusus ini," kata Sharma pada konferensi pers di Downing Street di London, seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tampaknya tidak mempermasalahkan perubahan bahasa tersebut.

"Apakah bahasa itu 'bertahap' atau 'berhenti' tampaknya bagi saya sebagai penutur bahasa Inggris tidak membuat banyak perbedaan. Arah perjalanannya hampir sama," ujar Johnson.

Johnson mengatakan COP26 telah menyampaikan mandat untuk memotong penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara yang didukung oleh tindakan nyata dari masing-masing peserta.

"Ketika Anda menambahkan semua itu bersama-sama, tidak diragukan lagi bahwa Glasgow telah membunyikan lonceng kematian bagi tenaga batubara," katanya pada konferensi pers.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya