Berita

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping/Net

Dunia

Revisi "Menghentikan" Jadi "Mengurangi" Batubara di COP26, China dan India Harus Berikan Penjelasan

SENIN, 15 NOVEMBER 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hasil konferensi perubahan iklim atau COP26 dinilai telah mengecewakan banyak pihak. Salah satu poin yang disoroti adalah revisi mengenai pengendalian batubara.

Berdasarkan kesepakatan dalam COP26 di Glasgoq, Skotlandia yang berakhir pada Sabtu (13/11), negara-negara sepakat untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap, alih-alih menghentikannya secara bertahap.

Perubahan itu dilakukan atas inisiasi dari China dan India. India, yang didukung oleh China dan sejumlah negara berkembang lainnya yang bergantung pada batubara, menolak klausul "penghapusan secara bertahap".


Melihat hal tersebut, Presiden COP26 Alok Sharma pada Minggu (14/11) mengatakan, China dan India perlu memberikan penjelasan mengenai perubahan bahasa yang dinilainya lebih lunak terhadap penggunaan batubara.

"Dalam hal China dan India, mereka harus menjelaskan masalah khusus ini," kata Sharma pada konferensi pers di Downing Street di London, seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tampaknya tidak mempermasalahkan perubahan bahasa tersebut.

"Apakah bahasa itu 'bertahap' atau 'berhenti' tampaknya bagi saya sebagai penutur bahasa Inggris tidak membuat banyak perbedaan. Arah perjalanannya hampir sama," ujar Johnson.

Johnson mengatakan COP26 telah menyampaikan mandat untuk memotong penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara yang didukung oleh tindakan nyata dari masing-masing peserta.

"Ketika Anda menambahkan semua itu bersama-sama, tidak diragukan lagi bahwa Glasgow telah membunyikan lonceng kematian bagi tenaga batubara," katanya pada konferensi pers.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya