Berita

Pupuk produksi Pupuk Indonesia/Net

Politik

Penyerapan Pupuk di Jateng Sangat Rendah, Kementan dan PIHC Jangan Main Mata

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Data penyerapan pupuk di Indonesia sampai awal November 2021 ini masih di angka 32,86 persen. Rendahnya persentase nasional tersebut disebabkan karena buruknya penyerapan pupuk di Jawa Tengah yang hanya mencapai 3,42 persen sebagaimana diumumkan dalam website htpp://pupuk.litbang.pertanian.go.id.

Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan, sejak awal menduga adanya permainan pengalokasian pupuk di Jawa Tengah pasca Ketua DPRD Jawa Tengah meminta agar subsidi pupuk dicabut, angkat bicara. Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan bahwa tidak masuk akal jika penyerapan pupuk serendah itu, sementara saat ini sudah memasuki akhir tahun.

"Secara data ada 1,9 juta ton pupuk dalam berbagai jenis yang dialokasikan ke Jawa Tengah, namun yang diserap baru 68 ribu ton. Ini konyol namanya. Emang sudah tidak ada petani di Jateng? Ini membuktikan bahwa kecurigaan kami tentang adanya mafia pupuk benar adanya. Kementan dan PIHC jangan saling main mata," jelas Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/11).


Kang Tamil mengatakan bahwa data temuan yang didapatkan oleh timnya di lapangan menyebutkan ada 16,5 ribu ton pupuk urea yang di poskan hanya di satu toko, dan sampai saat ini penyerapannya hanya 3 ton.

"Data kami dilapangan bahwa di Bulukerto Utara yang merupakan desa kecil, bisa dialokasikan 16,5 ribu ton urea, dan hanya di 1 toko. Jumlah itu sangat tidak balance dengan plasma petani disana, jadi indikasi permainan ini kental sekali," ujarnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa banyaknya ketidaksesuaian dana NIK pada RDKK yang bisa diperbaiki dalam E-Verval merupakan celah penyelewengan pupuk subsidi untuk dialihkan kepada korporasi.

"Jadi seolah perbaikan di E-verval itu adalah solusi, padahal itu adalah celah permainan yang sangat kontras. Saya kira Kementan dan PIHC harus segera menjelaskan ketimpangan yang terjadi di Jawa Tengah ini," tutupnya.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya