Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari/Ist
Kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2021 yang melibatkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari masih terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, hari ini penyidik memanggil dua orang sebagai saksi untuk tersangka Puput.
"Pemeriksaan dilakukan Kantor Kecamatan Paiton, Jalan Raya Paiton No 147, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo," ujar Ipi kepada wartawan, Jumat siang (12/11).
Saksi-saksi yang dipanggil yaitu Abdul Hamid selaku Staf Kecamatan Paiton; dan Abdul Bari selaku Plt Camat Paiton.
Dalam perkara jual beli jabatan ini, sebanyak 18 terdakwa telah dibawa ke Surabaya untuk segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka dibawa pada Senin (8/11) sembari tim Jaksa KPK melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan terhadap 18 terdakwa ke PN Tipikor Surabaya.
Terdakwa yang dititipkan penahanan di Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya yaitu Sumarto, Maliha, Sugito, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Ko'im, Abdul Wafi, Masruhen, M. Bambang, Ahmad Saifulloh, Nurul Hadi, Jaelani, dan Uhar.
Sedangkan empat terdakwa lainnya dititipkan di Rutan Medaeng, yakni Samsudin, Hasan, Nurul Huda, dan Sahir.
Para terdakwa akan didakwakan dengan dakwaan Pasal 5 Ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara untuk tersangka lainnya yaitu Bupati Puput dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) serta dua tersangka lainnya yaitu Doddy Kurniawan (DK) selaku Camat Krejengan; dan Muhammad Ridwan (MR) selaku Camat Paiton masih diperpanjang masa penahanannya.
