Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Komentari Surya Paloh, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI kembali di 2024 apabila tidak berbenturan dengan konstitusi, terus menuai reaksi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ingin pernyataan Surya Paloh itu jadi kenyataan. Artinya, konstitusi kemudian diubah dan Presiden Joko Widodo bisa maju untuk periode ketiga. Baginya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi karena bisa mengembalikan tirani demokrasi.

"Jangan punya pikiran mengubah aturan dua periode. Itu adalah kearifan kolektif kita menjaga tirani tidak kembali," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (12/11).


Lagipula, kata Mardani, Indonesia sama sekali tidak kekurangan stok kepemimpinan nasional yang berkualitas dan mampu memimpin Indonesia. 

"Jangan miopik dengan menganggap diri besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai statement orang nomor satu di Nasdem itu hanya ungkapan politis untuk Jokowi. Namun, ketika menyoal konstitusional. maka tetap tidak boleh dilanggar.

"Statement Pak SP pandangan saya, kesantunan politis menghormati Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi jaga konstitusi," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menegaskan jika tidak ada hambatan konstitusi seluruh kader Partai Nasdem akan mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden.

"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa presiden hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan kader, siapa Presiden kita sesudah Jokowi, karena tone-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan paling atas hingga ke bawah jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," demikian kata Surya Paloh dalam acara puncak hari ulang tahun Partai Nasdem, Kamis (11/11).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya