Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Komentari Surya Paloh, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI kembali di 2024 apabila tidak berbenturan dengan konstitusi, terus menuai reaksi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ingin pernyataan Surya Paloh itu jadi kenyataan. Artinya, konstitusi kemudian diubah dan Presiden Joko Widodo bisa maju untuk periode ketiga. Baginya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi karena bisa mengembalikan tirani demokrasi.

"Jangan punya pikiran mengubah aturan dua periode. Itu adalah kearifan kolektif kita menjaga tirani tidak kembali," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (12/11).


Lagipula, kata Mardani, Indonesia sama sekali tidak kekurangan stok kepemimpinan nasional yang berkualitas dan mampu memimpin Indonesia. 

"Jangan miopik dengan menganggap diri besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai statement orang nomor satu di Nasdem itu hanya ungkapan politis untuk Jokowi. Namun, ketika menyoal konstitusional. maka tetap tidak boleh dilanggar.

"Statement Pak SP pandangan saya, kesantunan politis menghormati Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi jaga konstitusi," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menegaskan jika tidak ada hambatan konstitusi seluruh kader Partai Nasdem akan mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden.

"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa presiden hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan kader, siapa Presiden kita sesudah Jokowi, karena tone-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan paling atas hingga ke bawah jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," demikian kata Surya Paloh dalam acara puncak hari ulang tahun Partai Nasdem, Kamis (11/11).

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Jokowi Sedang Menciptakan Musuh Sendiri Lewat Keliling Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 08:17

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tertib Menanti Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:44

Turun Gunung Jokowi untuk Gendong Gibran dan Kaesang

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:37

Hari Raya Waisak, CFD Jakarta Diliburkan Sementara

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:15

IPC TPK Perkuat Konektivitas Perdagangan Indonesia-China

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:45

Paradoks Kekayaan Nasional

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:23

Polda Jateng Izinkan Personel Tembak Begal di Tempat

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:09

Anatomi Pembangunan Kapal Ideal

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:41

BGN Tidak Pernah Menunjuk Calo Terkait Pembangunan SPPG

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:21

KPK Diminta Jelaskan Arah Pengembangan Kasus Blueray Cargo

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:04

Selengkapnya