Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Komentari Surya Paloh, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI kembali di 2024 apabila tidak berbenturan dengan konstitusi, terus menuai reaksi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ingin pernyataan Surya Paloh itu jadi kenyataan. Artinya, konstitusi kemudian diubah dan Presiden Joko Widodo bisa maju untuk periode ketiga. Baginya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi karena bisa mengembalikan tirani demokrasi.

"Jangan punya pikiran mengubah aturan dua periode. Itu adalah kearifan kolektif kita menjaga tirani tidak kembali," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (12/11).


Lagipula, kata Mardani, Indonesia sama sekali tidak kekurangan stok kepemimpinan nasional yang berkualitas dan mampu memimpin Indonesia. 

"Jangan miopik dengan menganggap diri besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai statement orang nomor satu di Nasdem itu hanya ungkapan politis untuk Jokowi. Namun, ketika menyoal konstitusional. maka tetap tidak boleh dilanggar.

"Statement Pak SP pandangan saya, kesantunan politis menghormati Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi jaga konstitusi," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menegaskan jika tidak ada hambatan konstitusi seluruh kader Partai Nasdem akan mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden.

"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa presiden hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan kader, siapa Presiden kita sesudah Jokowi, karena tone-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan paling atas hingga ke bawah jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," demikian kata Surya Paloh dalam acara puncak hari ulang tahun Partai Nasdem, Kamis (11/11).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya