Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Komentari Surya Paloh, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI kembali di 2024 apabila tidak berbenturan dengan konstitusi, terus menuai reaksi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak ingin pernyataan Surya Paloh itu jadi kenyataan. Artinya, konstitusi kemudian diubah dan Presiden Joko Widodo bisa maju untuk periode ketiga. Baginya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi karena bisa mengembalikan tirani demokrasi.

"Jangan punya pikiran mengubah aturan dua periode. Itu adalah kearifan kolektif kita menjaga tirani tidak kembali," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (12/11).

Lagipula, kata Mardani, Indonesia sama sekali tidak kekurangan stok kepemimpinan nasional yang berkualitas dan mampu memimpin Indonesia. 

"Jangan miopik dengan menganggap diri besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai statement orang nomor satu di Nasdem itu hanya ungkapan politis untuk Jokowi. Namun, ketika menyoal konstitusional. maka tetap tidak boleh dilanggar.

"Statement Pak SP pandangan saya, kesantunan politis menghormati Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi jaga konstitusi," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya menegaskan jika tidak ada hambatan konstitusi seluruh kader Partai Nasdem akan mendukung Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden.

"Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa presiden hanya dua kali, saya tidak perlu menjawab pertanyaan kader, siapa Presiden kita sesudah Jokowi, karena tone-nya sama dari atas ke bawah, dari pimpinan paling atas hingga ke bawah jawabannya satu ya pasti Jokowi kembali," demikian kata Surya Paloh dalam acara puncak hari ulang tahun Partai Nasdem, Kamis (11/11).

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya