Deklarasi Delhi, Delapan Negara Tetangga Serukan Solusi Dua Tahap untuk Krisis Afghanistan

Sebanyak delapan negara di Asia Selatan dan Tengah secara kompak mengupayakan penyelesaian krisis di Afghanistan yang terjadi setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada pertengahan Agustus.

Delapan negara tersebut adalah India, Iran, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Kirgistan. Sejak gejolak terjadi di Afghanistan, mereka telah mengadakan tiga kali pertemuan Dialog Keamanan Regional.

Pada Rabu (10/11), mereka memperkenalkan Deklarasi Delhi yang menyerukan solusi dua tahap demi perdamaian di Afghanistan.

Deklarasi itu menekankan pemerintahan yang terbuka dan benar-benar inklusif, yang mewakili kehendak seluruh rakyat Afghanistan dan memiliki wakil dari semua bagian masyarakat, termasuk kekuatan etno-politik.

"Semua bagian masyarakat dalam struktur administrasi dan politik sangat penting untuk proses rekonsiliasi nasional yang sukses di negara ini," jelas deklarasi tersebut.

Dalam poin ini, Taliban yang didominasi oleh etnis Pashtun didorong untuk terlebih dulu mencapai konsesus domestik untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, dengan etnis Tajik, Hazara, dan Uzbek memiliki perwakilan yang memadai.

Setelah konsensus tercapai, pengakuan internasional terhadap pemerintahan yang dipimpin Taliban akan dapat menyusul.

Selama pertemuan antara India, Tajikistan, dan Uzbekistan, ketiganya sepakat bahwa pemerintahan Taliban harus terlebih dulu mencari pengakuan dari Loya Jirga dan dewan agama sebelum berusaha mencari pengakuan internasional.

Deklarasi Delhi juga menekankan pentingnya memastikan bahwa hak-hak dasar perempuan, anak-anak dan komunitas minoritas dipatuhi.

Delapan negara juga sepakat bahwa PBB harus memainkan peranan sentral di Afghanistan. Ini lantaran tidak ada satu negara mana pun, termasuk Pakistan, yang dapat memainkan peran dominan untuk mengarahkan nasib Afghanistan.

Selama konferensi, semua negara menyoroti bahwa wilayah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk berlindung, melatih, merencanakan, atau membiayai tindakan teroris apa pun.