Berita

Ekonom senior, Fuad Bawazier/Net

Politik

Kata Fuad Bawazier, Undang-Undang Perpajakan Terbaru Punya 5 Kelemahan

KAMIS, 11 NOVEMBER 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan Undang-undang Perpajakan masih saja menulai polemik di masyarakat. Pasalnya, di dalam undang-undang tersebut banyak hal-hal kecil yang dipajaki oleh pemerintah. Salah satu yang memicu polemik adalah pajak laptop dan telepon seluler.

"Semakin kemari, dalam banyak hal, UU perpajakan semakin banyak memberikan kewenangannya kepada Pemerintah, sehingga mempunyai banyak kelemahan,” ucap mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/11).

Ekonom senior ini kemudian mengurai lima kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan yang perlu dijadikan perhatian masyarakat dan jadi evaluasi pemerintah.


“Yang pertama itu, berpotensi untuk disalahgunakan, yakni bernegosiasi antara WP (wajib pajak) dan penguasa. Kemudian yang kedua tidak memberikan kepastian hukum yang meresahkan pebisnis, investor, dan WP pada umumnya,” jelasnya.

Ketiga, dengan munculnya UU Perpajakan yang baru tersebut tidak akan memberikan keadilan khususnya kepada WP yang lemah dan kecil. Keempat, Fuad merasa kebijakan tersebut sulit untuk bisa diharapkan menaikkan tax ration yang kini hanya sekitar 7-8 persen.

“Padahal semasa Orba sudah di atas 12 persen,” imbuhnya.

Terakhir, lanjut Fuad, UU Perpajakan yang serba tergantung pada pemerintah itu tidak sesuai dengan konstitusi (UUD 1945).

"Dalam Konstitusi disebutkan bahwa pengenaan pajak harus dengan undang undang, agar ada kejelasan dan tidak ada kesewang-wenangan oleh pemerintah," terangnya.

“Jadi jiwa dan semangat Konstitusi adalah pajak harus sudah jelas tercantum dalam undang undang. Tetapi yang terjadi sekarang adalah UU memberikan terlalu banyak kewenangan kepada Pemerintah alias cek kosong, sehingga dalam praktiknya pajak diatur atau dikenakan berdasarkan peraturan di bawah undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Pada penafsiran saya, ini bertentangan dengan Konstitusi,” tegasnya menambahkan.

Dia juga mengingatkan pemerintah tentang kepemimpinan yang memiliki kekuatan absolut akan berujung pada tindak korupsi yang semakin tinggi di negara tersebut.

"Ingat bahwa absolute power tends to corrupt absolutely. Karena itu saya menduga akan banyak pihak yang menggugat UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)  yang bulan Oktober lalu disahkan, ke Mahkamah Konstitusi. Wallahualam bisawab,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya