Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Syarat Usia Direksi RRI Berubah, Politikus PKS: Kok Jadi Lebih Tua?

KAMIS, 11 NOVEMBER 2021 | 03:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Syarat usia calon direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) yang ditetapkan minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun memicu pertanyaan publik.

Bahkan, menurut anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, perubahan batas usia calon direksi RRI tersebut aneh. Sebab, sebelumnya syarat usia minimal yang dipakai adalah 30 tahun.

"Ini aneh. Selama tujuh tahun lebih saya menjadi mitra RRI, selama ini baik-baik saja dan RRI selalu menunjukkan kerja yang rapi, kreatif, dan bagus," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (10/11).


Bukan saja perubahan syarat usia, lanjut Sukamta, Komisi I DPR juga tidak mendapatkan informasi apapun jika pendaftaran calon direksi sudah dibuka.

"Tidak tahu kenapa kali ini seperti ada yang tidak siap dan kedodoran. Kami juga tidak tahu kalau ada pendaftaran redaksi RRI," jelasnya.

Legislator PKS ini menambahkan, kalaupun ada perubahan syarat usia harusnya lebih akomodatif kepada generasi milenial sebagai bonus demografi.

"Ini kan aneh juga kok perubahannya makin menua, bukan makin akomodatif terhadap yang lebih muda," katanya.

Untuk itu, Sukamta meminta agar pihak Dewan Pengawas LPP RRI bersama tim panitia seleksi untuk menunda semua tahapan pemilihan calon direksi.

"Sebaiknya ditunda dulu, Dewas harus menjawab pertanyaan kami terlebih dahulu soal teknis dan tata cara penjaringan yang tentunya akan menuai polemik," tandas Sukamta.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya