Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid saat sampaikan usulan ke Kementerian BUMN, Selasa (9/11)/Repro
Terkait dengan upaya penyelamatan maskapai Garuda Indonesia, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid meminta Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak menggunakan skema suntikan APBN.
Demikian disampaikan Nusron saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa petang (9/11).
Nusron meyakini, Kementerian BUMN akan berhasil melakukan penyelamatan maskapai pelat merah itu. Sebab, Erick Thohir didampingi Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo.
Dalam Raker yang dihadiri Dirut PT Garuda Irfan Saputra, Nusron mengatakan, selama kariernya, Kartika berpengalaman dan ahli dalam bidang restrukturisasi.
"Di sini dibutuhkan keahlian dari Pak Tiko (Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo) dimana dia memang ahli restrukturisasi. Dulu Bank Mandiri, yang sekarang terbukti berhasil," kata Nusron, Selasa (9/11).
Menurut Nusron, berdasarkan penjelasan Wamen II, ada dua sebab masalah yang dialami PT Garuda. Pertama buruknya tata kelola korporasi. Kedua akibat lesunya bisnis karena adanya pendemi Covid-19.
Ia melihat ada keanehan dari manajemen Garuda, sebab selama periode 2012-2014 saat terjadi transaksi sewa menyewa perusahaan yang mark up nya 4 kali lipat, tapi Garuda justru mendapatkan award dari berbagai instansi.
"Baik soal CSR, GCG dan lain-lain. Salah satunya penghargaan dari Kemenneg BUMN sendiri. Coba tanya ke Pak Irfan berapa banyak plakat dan piagam itu dipasang di ruang direksi," ungkap Nusron.
Nusron menegaskan, manajemen Garuda harus tegas dan berani kepada para lessor. Garuda harus berani mengambil keputusan mengambil atau meninggalkan.
"Mau apa tidak. Kalau tidak mau ya sudah. Ambil saja pesawatnya. Kita hadapi," tegasnya.
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menduga
lessor (pihak penyewa)
saat ini melakukan lobi ke kelompok tertentu, termasuk kepada pemerintah agar Garuda disuntik APBN untuk bayar lessor.
"Pasti ada lobi gentayangan agar skemanya menguntungkan
lessor, tapi membuat negara dan Garuda buntung. Saya kira kita harus berani tegas," ujarnya.
