Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid saat mengusulkan KPPU lakukan penyelidikan terkait mahalnya harga PCR/Repro
Belakangan tingginya harga PCR disorot publik. Merespons hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan.
Menurut Nusron, perlu ada rujukan yang kredibel mengenai harga PCR. Sebab saat ini terlanjur beredar asumsi adanya pihak yang mengambil untung dari situasi pandemi virus corona baru (Covid-19).
Mantan Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan Dirut Holding BUMN farmasi perlu menjelaskan secara transparan berapa harga pokok produksi alat tes PCR.
Kata Nusron, pernyataan politisi Gerindra Andre Rosiade tentang harga alat tes PCR bisa di bawah Rp 200 ribu perlu ditindaklanjuti.
"Apa benar yang disampaikan oleh Uda Andre (Rosiade) tadi, bahwa harga PCR bisa dibawah Rp 200 ribu? Kalau benar kenapa bisa mahal? Coba jelaskan versi BUMN Farmasi," demikian disampaikan Nusron Wahid dalam RDPU Komisi VI DPR dengan BUMN Farmasi, Selasa (9/11).
Hadir dalam RDPU tersebut Dirut PT Biofarma Hanesti Basyir, Dirut PT Indofarma Arif Pramuhanto, Dirut Kimia Farma Verdy Budidarmo, dan Dirut PT Phapros Hadi Kardoko.
Menurut Nusron, mahalnya harga PCR di luar harga kewajaran perlu dipastikan apakah ada praktik usaha yang tidak sehat, baik indikasi monopoli atau kartel yang bermain.
Apalagi, dalam UU 5/1999 telah mengatur tentang larangan praktik usaha yang tidak sehat dan monopoli.
Nusron pun mengusulkan agar Komisi VI DPR RI mengagendakan rapat bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tujuannya, untuk melakukan pemeriksaan apakah ada indikasi permainan kartel dan monopoli.
"Karena itu atas nama hak konstutusional, saya minta pimpinan Komisi VI untuk mengagendakan rapat dengan KPPU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan," terang Nusron.
Dalam RDPU tersebut, Nusron pun mencecar BUMN Farmasi mengenai berapa persen BUMN Holding melayani PCR.
Dari pertanyaan itu, terungkap bahwa dari 48 juta spesimen sampai hari ini, Holding BUMN Farmasi melayani 20-22 persen spesimen. Selebihnya dilakukan oleh swasta.
"Jadi yang 80 persen swasta ya? Artinya dominasi permainan di swasta ya," cecar Nusron.
"Ya Pak Nusron," jawab Honesti.
Nusron lalu menyampaikan pengalamannya yang pernah terkena Covid-19 pada bulan November 2020 lalu.
Ia mengatakan, setiap dia melakukan PCR biayanya Rp 4,5 juta. Lalu pada perkembangannya, atas instruksi Presiden Joko Widodo harga PCR bisa turun, mulai dari angka satu jutaan, dan kini di bawah Rp 500 ribu.
Terakhir, Presiden Jokowi minta harga PCR maksimal Rp 300 ribu dan untuk Jawa-Bali Rp 275 ribu.
"Sebenarnya BPP PCR yang sebenarnya berapa, menurut versi BUMN Farmasi ini?" tanya Nusron.
