Berita

Jenderal Andika Perkasa/RMOL

Presisi

Polri Susun Pola Operasi di Papua Sesuai Keinginan Jenderal Andika

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 14:12 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa ingin mengubah pola operasi penanganan konflik Papua mengedepankan komunikasi.

Dengan begitu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menyusun pola bersama dengan TNI untuk dijadikan rujukan Satgas Operasi Nemangkawi TNI-Polri.

"Kita akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan (masalah di) Papua," ujar Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/11).


Imam menyampaikan, Satgas Operasi Nemangkawi akan berakhir pada Desember 2021. Hingga akhir tahun, TNI-Polri masih menggunakan cara yang sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Namun, seperti biasanya, Operasi Nemangkawi bakal diperpanjang tiap 3 bulan. Imam mengklaim Operasi Nemangkawi akan memiliki pola penanganan yang baru pada awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang.

"Mulai awal Januari 2022 akan kita susun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kita rumuskan Desember nanti. Iya (merumuskan bersama TNI)," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan Andika berencana tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebut Andika akan memakai pendekatan yang lunak.

Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI lebih mengedepankan komunikasi.

"Andalan dia bukan satuan tempur, tapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai Babinsa, Tamtama, dan Kodim, dan itu yang diperkuat," terang Lodewijk.

Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu.

"Pak Andika sudah mulai dengan menggelar satuan-satuan teritorial di sana, karena diambil dari seluruh prajurit Angkatan Darat, tentunya diseleksi karena berbicara, ada kriteria khusus bagi seorang prajurit," tuturnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya