DEEP: Dinamika Politik Jelang 2024 Jadi Alasan Jokowi Akan Kembali Lakukan Reshuffle

Pergantian Panglima TNI yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini memicu kabar bakal ada perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam reshuffle kali ini, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang segera menjadi purnawirawan digadang-gadang akan menduduki salah satu kursi menteri.

Menurut penilaian pengamat Politik sekaligus pendiri Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Yusfitriadi, kabar itu bisa saja terjadi dan bahkan kemungkinannya makin menguat.

"Informasi jokowi akan mereshuffle kabinetnya dalam waktu dekat ini semakin kuat isunya, setelah penggantian Panglima TNI. Sehingga masalah reshuffle kabinet tidak lagi hanya berbicara kinerja, kelayakan, bahkan harus atau penting," ucap Yusfitriadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLjabar, Senin (8/11).

Sosok yang kerap disapa Kang Yus ini meyakini, dinamika politik menjelang Pemilu 2024 jadi salah satu pendorong utama terjadinya reshuffle kabinet.

Dalam pandangannya, reshuffle yang dilakukan presiden lebih kepada menjaga agar persaingan antara faksi-faksi politik di sekitarnya menuju Pemilu 2024 tetap terkontrol.

"Karena sama-sama kita ketahui di tubuh kekuasaan sangat mungkin terjadi faksi-faksi. Di permukaan terlihat adanya empat faksi menjelang Pemilu 2024. Faksi-faksi tersebut adalah faksinya Puan Maharani yang di dalamnya ada Tito karnavian dan Budi Gunawan. Lalu ada juga faksinya Jokowi, di situ ada Moeldoko, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Erick Thohir," paparnya.

Selain faksi-faksi itu, Ketua Lembaga Studi Vinus Maju ini juga menyebut ada faksi Ganjar Pranowo yang kemungkinan bakal didukung oleh beberapa elite PDIP dan kemudian faksi Prabowo yang juga sudah ada di lingkaran kekuasaan iIstana.

Kang Yus juga melihat, semakin sengitnya persaingan antara faksi-faksi itu bisa membuat partai koalisi pendukung pemerintah tidak solid dalam mendukung Presiden . Sementara, presiden sendiri tak bisa jalan sendiri dalam menyelesaikan program-program kerjanya hingga akhir masa jabatan.

"Jadi sudah bisa dibayangkan arah koalisi pada Pemilu 2024 mendatang. Dan kondisi ini tentu akan sangat memungkinkan Jokowi mau tidak mau harus mengambil jalan reshuffle," pungkasnya.