Jabat Panglima TNI, Andika Perkasa Harus Kembalikan Reputasi Militer Bukan Kekuasaan Pemerintah

Dalam waktu dekat Jenderal Andika Perkasa akan resmi menyandang status Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selama menjalani uji kelayakan dan kepatutan, prosesnya berjalan dengan efektif.

Muncul harapan besar pada Andika Perkasa meski nantinya hanya menjabat sekitar 13 bulan. Dalam waktu jabatan yang singkat itu, Andika diharapkan mampu mengembalikan reputasi militer sebagai alat kekuasaan negara.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpendapat, TNI merupakan alat negara bukan milik pemerintah.

Ia pun menyarankan, setelah resmi dilantik, Pria yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu langsung mengeluarkan perintah agar seluruh pimpinan militer di seluruh matra dan tingkatan tidak terbawa arus politis.

"Segera mengembalikan reputasi militer sebagai alat kekuasaan negara, bukan kekuasaan pemerintah. Salah satunya memgeluarkan perintah agar seluruh pimpinan militer di semua matra dan tingkatan, untuk tidak terbawa arus politik dan nuansa politis," demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonsia Political Opinion (IPO) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (7/11).

Dalam catatan Dedi, selama Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima kerap muncul kegaduhan yang diakibatkan tindakan petinggi militer. Ia mencontohkan saat Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang menginstruksikan anak buahnya mencopot baliho pentolan FPI Habib Rizieq Shihab.

"Sepanjang kepemimpinan Jenderal Hadi cukup banyak militer membuat kegaduhan yang bernuansa politik, ini harus diakhiri," demikian kata Dedi.

Jenderal Andika selangkah lagi akan resmi menjadi Panglima TNI. Minggu (7/11), sebelum DPR mengirimkan surat persetujuan, para wakil rakyat mendatangi kediaman mantan Danpaspampres.