Rizal Ramli: Ternyata Pendukung Militan Sudah Sadar Kebijakan Jokowi Dibajak Oligarki

Kritik keras yang disampaikan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) agar Presiden Joko Widodo kembali pada rel perjuangan visi Indonesia Maju mendapat sambutan baik dari ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu merasa senang lantaran para pendukung militan Jokowi mulai sadar ada pembajakan terhadap kebijakan pemerintah oleh kelompok oligarki.

“Wah ternyata pendukung-pendukung militan Jokowi sudah sadar bahwa misi dan kebijakan telah dibajak untuk kepentingan oligarki dan peng-peng (penguasa pengusaha),” ujarnya kepada redaksi, Minggu (7/11).

Baginya peringatan yang terlambat dari KKPJ, di mana di dalamnya terdapat sejumlah relawan, seperti Jokowi Mania (Joman), Seknas Jokowi, Bara-JP, Projo KAPT, Almisbat, lebih baik ketimbang tidak sama sekali.

“Lambat tapi lebih baik dari tidak sadar,” tegasnya.

KKPJ sebelumnya merasa pemerintah gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mulai dari tarik ulur vaksin berbayar, isu perburuan rente tes PCR, sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi capres dan cawapres di 2024.

"KKPJ (Kelompok Kerja Pendukung Jokowi) melihat agenda perubahan 'dibajak' kelompok kepentingan dalam kabinet yang nyata-nyata bertentangan dengan visi Indonesia Maju Presiden Jokowi," kata Ketua Joman, Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/11).

Noel, sapaan Immanuel mengatakan, KKPJ merasa prihatin melihat banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global.

Hal itu terlihat pada ramainya soal isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan oknum menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dianggap membahayakan legacy yang sudah dibangun presiden.

"Kami memohon kepada presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019," tutup KKPJ.