Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Adi Warman/RMOLJatim
Dalam rentang 7 tahun sejak 2014, 16 dari 38 kepala daerah di Jawa Timur tersandung kasus korupsi.
Data tersebut membuat Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) menyerukan untuk segera tancap gas memerangi praktik rasuah di Jatim.
Ketua Umum GNPK, Adi Warman menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Kejati Jatim, perwakilan KPK Jatim, hingga organisasi wartawan untuk mencari tahu mengapa di Jawa Timur banyak terjadi korupsi.
"Ini ada sesuatu yang salah. Di jajaran kepolisian baru-baru ini di tingkat wilayah hukum Polda ada tiga oknum, di Kejaksaan juga gitu. Ini ada apa di Jawa Timur?" ujar Adi dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (6/11).
Adi juga meminta pengurus DPP GNPK Jatim yang baru untuk menerapkan strategi '
total football' dalam memberantas korupsi. Sebab, bangkrutnya sebuah negara bukan karena menyubsidi rakyat, melainkan dikorupsi oleh pejabatnya.
"Harus dievaluasi, harus dicari jalan keluarnya. Bayangkan dari 38 kepala daerah, 16 (tersandung korupsi) dari tahun 2014 sampai tahun 2021. 16 kepala daerah loh, berarti hampir 50 persen (kena korupsi)," tegasnya.
Rizky Putra Yudhapradana yang baru terpilih sebagai Ketua DPP GNPK Jatim menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengawal beberapa kasus korupsi seperti instansi badan pertanahan, kejaksaan termasuk di kepolisian Sumenep dan wilayah lainnya.
"Kami juga Banyuwangi ada dugaan jual beli vonis, yang paling baru ada satu daerah belum bisa saya sebutkan karena kami berencana mau OTT (Operasi Tangkap Tangan) bersama saber pungli Mabes (Polri)," ujar Rizky.
