Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Mempertegas Jokowi Sebagai "Boneka"

SELASA, 02 NOVEMBER 2021 | 07:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Langkah pemerintah menghapus syarat tes PCR bagi pengguna moda transportasi udara mendapat apresiasi. Sebab kini masyarakat cukup menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat menggunakan jasa penerbangan.

Namun demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai langkah itu saja tidak cukup. Sebab, sebuah tulisan dari Agustinus Edy Kristianto berjudul “Para Penikmat Cuan PCR” yang dimuat Tempo menjadi hal yang meresahkan masyarakat.

Pasalnya tulisan itu memuat sejumlah menteri yang diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR.


Bagi Iwan Sumule, keterlibatan pengusaha PCR dan oligarki dalam pembuatan kebijakan pemerintah merupakan hal yang berbahaya.

Sebab apa yang diputuskan menyangkut keselamatan masyarakat dan hajat hidup rakyat. Di satu sisi, mereka juga berpikir untuk memperkaya diri dan kelompok.

“Selain membahayakan rakyat, merusak sistem negara,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa pagi (2/11).

Baginya, dugaan ini menunjukkan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam mengelola negara. Jokowi seolah bertekuk lutut dihadapan para pembantunya sendiri yang sedang memperkaya diri dan kelompok.

“Dugaan menteri terlibat bisnis PCR juga mempertegas Jokowi sebagai "boneka”. Iya nggak sih?” tutup Iwan Sumule.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya