Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha/Net
Thailand berencana membuka penguncian pada Senin (1/11). Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengimbau agar pelaku bisnis dan sektor publik secara ketat mematuhi peraturan agar pengendalian penyakit tetap berjalan sesuai harapan.
Berbicara usai memimpin rapat Pusat Administrasi Situasi Covid-19 di Gedung Pemerintah pada Jumat, Jenderal Prayut mengatakan, dia membutuhkan kerja sama semua pihak untuk pembukaan kembali pengunjung dari 46 negara.
"Pemerintah telah menyiapkan banyak langkah yang tepat. Semua orang harus mengikutinya semaksimal mungkin dan menghindari risiko penularan Covid-19," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (30/10).
Perdana menteri juga mengatakan pemerintah akan mencabut karantina wajib secara kondisional untuk kedatangan melalui udara dari negara-negara tertentu, tetapi untuk kedatangan melalui darat dan air itu akan tetap berlaku.
"Pejabat harus serius mengatur kedatangan melalui cara lain dan mencegah migran ilegal. Negara tetangga akan diminta untuk bekerja sama," kata Prayut.
Prayut juga menginstruksikan tenaga medis untuk siap merespons, termasuk menyiapkan rumah sakit lapangan dan area karantina, jika terjadi wabah Covid-19 setelah negara dibuka kembali.
Sebagai persiapan pembukaan kembali Pemerintah Thailand telah memesan obat anti-virus Covid molnupiravir, sehingga negara akan memiliki persediaan untuk penanganan cepat. Pemerintah juga membeli favipiravir dan telah memerintahkan pengembangan obat herbal lokal untuk pengobatan awal pasien Covid-19.
Prayut juga meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan mencegah masuknya pengunjung asing yang berlebihan.
"Model pembukaan kembali 'kotak pasir' yang diperkenalkan di Phuket pada Juli terbukti efektif dan banyak negara lain mengadopsinya," kata Prayut.
Pesan Prayut lainnya ditujukan untuk para demonstran, agar mereka bisa bekerja sama dengan melindungi citra nasional dan menghindari tindakan yang akan membuat pengunjung putus asa.
“Yang paling penting bagi pemerintah adalah membiarkan orang melanjutkan mata pencaharian mereka dan agar rantai pasokan bahan baku berfungsi seiring dengan pembukaan kembali negara itu,†kata Prayut.
