Tingkatkan Peranan Wanita, Malaysia Desak Perusahaan Publik Mengangkat Setidaknya Satu Direktur Perempuan

Malaysia terus memastikan kaum perempuan di negaranya mendapat tempat dalam menunjang pemberdayaan diri di bidang-bidang strategis, termasuk mengontrol sebuah perusahaan. Pemerintah Malaysia dalam seruan terbarunya meminta agar perusahaan publik di negara itu memiliki setidaknya satu direktur berjenis kelamin perempuan mulai tahun depan.

Hal itu diungkapkan  Menteri Keuangan Malaysia Zafrul Abdul Aziz dalam sebuah pernyataan saat ia menyampaikan rencana pengeluaran negara untuk tahun depan pada Jumat (29/10) waktu setempat.

“Usulan itu akan berlaku mulai 1 September tahun depan untuk perusahaan modal besar dan 1 Juni 2023 untuk perusahaan terdaftar lainnya,” kata Zafrul, seperti dikutip dari The Star, Sabtu (30/10).

“Langkah ini bertujuan untuk mengakui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat kepemimpinan, serta efektivitas dewan direksi,” ujarnya.

sejauh ini, kontribusi perempuan terhadap ekonomi tidak diragukan, tetapi perlu untuk ditingkatkan lagi, menurutnya.

Saat ini pemerintah, partai politik dan kelompok eksekutif di seluruh dunia mendorong lebih banyak perempuan untuk diangkat ke dewan, karena studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan yang beragam membuat keputusan yang lebih baik, di antara manfaat lainnya.

Namun, upaya terbaru pemerintah itu belum memuaskan beberapa kelompok perempuan.

Nisha Sabanayagam, direktur eksekutif All Women’s Action Society, atau AWAM, sebuah organisasi nirlaba, mengatakan bahwa mereka berharap keterwakilan perempuan tidak hanya satu orang saja, tetapi seharusnya lebih didorong lagi hingga 30 persen.

Karen Lai, direktur program Women's Center for Change, juga meminta pemerintah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya. Tercatat saat ini hanya ada sembilan menteri perempuan di kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang terdiri dari 70 orang.