Pimpinan Kudeta Militer Bujuk Abdalla Hamdok Berdamai dan Kembali ke Sudan untuk Memimpin Negara

Menyusul tekanan yang semakin besar dari dunia internasional, Pemimpin kudeta militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, masih berusaha untuk membujuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang digulingkannya untuk kembali dan membentuk pemerintahan baru.

Pernyataan Burhan datag setelah negara-negara Barat memotong ratusan juta dolar bantuan yang sangat dibutuhkan ke Sudan sejak jenderal militer itu membubarkan pemerintahan pembagian kekuasaan yang dipimpin Hamdok pada Senin (25/10).

Pemerintah pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mengarahkan Sudan ke pemilihan pada 2023 setelah penguasa lama Omar al-Bashir digulingkan dua tahun lalu.

Pada Kamis malam (28/10), Burhan membuka kemungkinan Hamdok menjadi perdana menteri lagi, dengan mengatakan tentara sedang bernegosiasi dengannya untuk membentuk pemerintahan baru.

Dalam pidatonya kepada kelompok-kelompok yang membantu menggulingkan Omar al-Bashir pada 2019, dia mengatakan pihaknya sedang melakukan konsultasi untuk memilih perdana menteri.

“Sampai malam ini, kami mengirimnya orang dan memberi tahu (Hamdok) untuk selesaikan jalan bersama kami," kata Burhan dalam pidatonya, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Jumat (29/10).
Ia menambahkan telah mengirimkan orang untuk bernegosiasi dengan Hamdok.
"Kami mengatakan kepadanya bahwa kami membersihkan panggung untuknya. Dia bebas membentuk pemerintahan, kami tidak akan campur tangan dalam pembentukan pemerintahan, siapa pun yang dia bawa, kami tidak akan campur tangan sama sekali," katanya.

Dalam komentarnya kepada kantor berita Rusia Sputnik yang diterbitkan pada hari Jumat, Burhan mengatakan pemerintah baru akan dipimpin oleh seorang teknokrat.

"Kami tidak akan ikut campur dalam pemilihan menteri," katanya.

"Kabinet akan dipilih sebagai perdana menteri yang akan disepakati oleh berbagai bagian rakyat Sudan," lanjutnya.

Dia juga mengatakan anggota baru akan diangkat ke Dewan Berdaulat, sebuah badan sipil-militer yang dia bubarkan bersama dengan kabinet.