Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

72 Persen Pekerja di AS Ancam Keluar dari Perusahaan Jika Dipaksa Lakukan Vaksinasi

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mandat vaksin tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan, masih banyak orang yang menentang aturan tersebut di saat dunia kesehatan telah berjuang menekan angka kasus.

Penentangan itu juga datang dari golongan masyarakat pekerja.

Sebuah survei yang dilakukan Kaiser Family Foundation, wadah think tank yang berkonsentrasi pada masalah kesehatan, menemukan bahwa 37 persen pekerja akan melakukan mogok kerja dan 72 persen akan benar-benar keluar dari pekerjaannya, seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/10).
Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Bisa jadi itu hanya merupakan ancaman. Namun, jika kelompok itu benar-benar menindaklanjuti ancaman mereka untuk berhenti dari pekerjaannya, itu akan menyebabkan antara 5 persen hingga 9 persen  pekerja benar-benar meninggalkan pekerjaan mereka.

Banyak karyawan yang mengeluarkan ancaman itu tetapi saat benar-benar berhenti bekerja, mereka tidak dapat menerima risiko itu.

"Apa yang dikatakan orang dalam sebuah survei, dan apa yang akan mereka lakukan ketika menghadapi kehilangan pekerjaan bisa menjadi dua hal yang berbeda," kata Liz Hamel, wakil presiden dan direktur opini publik dan penelitian survei di KFF, dalam sebuah wawancara.

Saat ini, sangat sulit bagi pengusaha untuk menemukan dan mempertahankan pekerja. Lowongan pekerjaan banyak tetapi sedikit sekali yang meresponnya.

Itu menjadi salah satu alasan mengapa perusaan tidak menerapkan mandat vaksin sementara pemerintahan Biden mewajibkan perusahaan yang memiliki 100 atau lebih karyawan untuk mengamanatkan vaksin ke setiap karyawannta.

Aturan itu akan berlaku untuk sekitar 80 juta pekerja AS, atau dua pertiga dari semua pekerja di seluruh negeri.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya