Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

72 Persen Pekerja di AS Ancam Keluar dari Perusahaan Jika Dipaksa Lakukan Vaksinasi

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mandat vaksin tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan, masih banyak orang yang menentang aturan tersebut di saat dunia kesehatan telah berjuang menekan angka kasus.

Penentangan itu juga datang dari golongan masyarakat pekerja.

Sebuah survei yang dilakukan Kaiser Family Foundation, wadah think tank yang berkonsentrasi pada masalah kesehatan, menemukan bahwa 37 persen pekerja akan melakukan mogok kerja dan 72 persen akan benar-benar keluar dari pekerjaannya, seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/10).
Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Bisa jadi itu hanya merupakan ancaman. Namun, jika kelompok itu benar-benar menindaklanjuti ancaman mereka untuk berhenti dari pekerjaannya, itu akan menyebabkan antara 5 persen hingga 9 persen  pekerja benar-benar meninggalkan pekerjaan mereka.

Banyak karyawan yang mengeluarkan ancaman itu tetapi saat benar-benar berhenti bekerja, mereka tidak dapat menerima risiko itu.

"Apa yang dikatakan orang dalam sebuah survei, dan apa yang akan mereka lakukan ketika menghadapi kehilangan pekerjaan bisa menjadi dua hal yang berbeda," kata Liz Hamel, wakil presiden dan direktur opini publik dan penelitian survei di KFF, dalam sebuah wawancara.

Saat ini, sangat sulit bagi pengusaha untuk menemukan dan mempertahankan pekerja. Lowongan pekerjaan banyak tetapi sedikit sekali yang meresponnya.

Itu menjadi salah satu alasan mengapa perusaan tidak menerapkan mandat vaksin sementara pemerintahan Biden mewajibkan perusahaan yang memiliki 100 atau lebih karyawan untuk mengamanatkan vaksin ke setiap karyawannta.

Aturan itu akan berlaku untuk sekitar 80 juta pekerja AS, atau dua pertiga dari semua pekerja di seluruh negeri.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya