Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono/Net
Sejumlah saksi kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018, Jumat (29/10).
Hari ini, KPK memanggil enam orang saksi untuk tersangka Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara nonaktif, dan Kedy Afandi (KA) selaku swasta.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya No.46, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat pagi (29/10).
Saksi yang dipanggil yaitu, Febi Maulana Bima selaku wiraswasta; Nurul Ahmad selaku wiraswasta; Prayitno Budi Santosa selaku wiraswasta; Ana Ulfa selaku swasta; Achmad Ichlas selaku swasta; dan Achmad Riyanto selaku swasta.
Budhi Sarwono bersama Kedy Afandi telah diamankan pada Jumat lalu (3/9) dalam perkara dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan Gratifikasi.
Dalam perkara ini, Budhi memerintahkan Kedy menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek serta untuk perusahaan yang ingin mendapatkan proyek-proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee 10 persen dari nilai proyek.
Budhi disebut berperan aktif membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Tersangka Kedy pun selalu diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BR).
Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi pun diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.
