Mantan kader Demokrat Jhoni Allen Marbun/Net
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak pengajuan banding mantan kader Demokrat Jhoni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait pemecatan dirinya sebagi kader Partai Demokrat karena terlibat aktif suksesi KSP Moeldoko dalam pengambilalihan Partai Demokrat.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi memutus gugatan tersebut pada 18 Oktober 2021 lalu dan menghukum Jhoni Allen Marbun selaku penggugat.
"Telah diputus perkara no 547/PDT/2021/PTDKI dengan amar putusan Permohonan Banding Jhoni Allen ditolak dan menghukum Pembanding untuk bayar biaya perkara," kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Mehbob dalam keterangannya di Jakarta, Kamis siang (28/10).
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, kata Mehbob, keputusan AHY memecat Jhoni Allen telah secara legal karena disahkan oleh Pengadilan Tinggi. Terlebih ini merupakan kedua kalinya gugatan Jhoni Allen Marbun ditolak oleh pengadilan.
Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan yang diajukan oleh Jhoni Allen Marbun terhadap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemecatan dirinya dari partai.
"Dengan adanya Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menegaskan kembali bahwa Jhoni Allen Marbun memang melanggar konstitusi Partai Demokrat sehingga layak dipecat. Sebagai konsekuensi, ia diberhentikan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat," tegasnya.
Jhoni Allen Marbun dipecat dengan tidak hormat oleh DPP Partai Demokrat karena diduga turut mendalangi upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB ilegal yang diselenggarakan di Deli Serdang awal Maret lalu.
Jalur hukum yang ditempuh oleh Jhoni Allen terkait dengan pemecatan diduga kuat untuk menunda-nunda proses PAW sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat.
"Dalam perkara yang menyangkut partai, setelah gugatan ditolak Pengadilan Negeri, biasanya langsung kasasi di Mahkamah Agung, tapi Jhoni Allen sengaja mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi, meski dia tahu akan ditolak. Jadi patut diduga, dia berusaha menunda-nunda waktu pelaksanaan Pergantian Antar Waktu yang sudah diajukan Fraksi Partai Demokrat pada Ketua DPR," demikian Mehbob.
