Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken/Net

Dunia

Kecam Pernyataan Blinken Soal Taiwan, Beijing: AS Pernah Serukan Teori Dua China dan Gagal, Kali Ini Pun Begitu

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 12:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seruan dukungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken atas keterlibatan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengundang reaksi keras Pemerintah China.

Lewat sebuah penyataan yang disampaikan juru bicara Kedutaan Besar China di AS, Beijing pada Rabu (27/10) bahwa pertanyaan itu politis, dan bahwa dukungan AS untuk Taiwan dalam mencari ruang internasional adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Sebelumnya Blinken pada Selasa (26/10) meminta semua negara anggota PBB untuk mendukung partisipasi kuat Taiwan dalam sistem PBB, dan melawan tekanan yang sedang berlangsung dari China untuk memblokir akses pulau yang diklaim itu ke organisasi internasional.


"Prinsip satu-China adalah konsensus yang diakui secara luas di antara masyarakat internasional dan garis bawah hubungan diplomatik China dengan negara lain, yang tidak mengizinkan tantangan dan distorsi AS," kata pernyataan kedutaan, seperti dikutip dari Global Times.

Selanjutnya pernyataan itu mengingatkan bahwa sekitar 180 negara termasuk AS telah menjalin hubungan diplomatik dengan China atas dasar kepatuhan pada prinsip satu China.

"Partisipasi Taiwan di PBB harus mematuhi aturan seperti itu juga, yang telah didefinisikan secara politis, legal dan prosedural dalam Resolusi PBB 2758, yang mencabut masalah perwakilan China di PBB sekali dan untuk selamanya," kata pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar 50 tahun yang lalu, AS telah mencoba untuk meningkatkan teori 'dua China' di panggung PBB tetapi berakhir dengan kegagalan total.

"Hari ini, dukungan terang-terangan dan provokasinya terhadap norma-norma dasar hubungan internasional juga akan gagal," tambah pernyataan itu.

Kedutaan kemudian mencatat bahwa landasan politik untuk interaksi China dan AS adalah prinsip satu-China dan tiga Komunike Bersama. Selain itu, kedutaan kembali mendesak AS untuk menepati janjinya dan tetap berpegang pada dasar hubungan bilateral. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya