Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono/Net
Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 masih terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa penyidik memanggil lima orang sebagai saksi untuk tersangka Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara nonaktif dan Kedy Afandi.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya No.46, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah," ujar Ali kepada wartawan, Rabu siang (27/10).
Saksi-saksi yang dipanggil yaitu, Wahyudiono selaku ajudan Bupati Banjarnegara; Susmono Dwi Santoso selaku wiraswasta; Febriana Eriska Putri selaku Staf Keuangan PT Adi Wijaya; Prihono selaku Direktur CV Pilar Abadhi; dan Cion Pramundita selaku Sekretaris Kecamatan Kalinening.
Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 bersama Kedy Afandi telah diamankan pada Jumat (3/9).
Dalam perkara ini, Budhi memerintahkan Kedy menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek serta untuk perusahaan yang ingin mendapatkan proyek-proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee 10 persen dari nilai proyek.
Budhi disebut berperan aktif membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Tersangka Kedy pun selalu diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BR).
Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi pun diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.
