FSPMI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara/RMOLSumut
Desakan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) mulai muncul.
Desakan ini di antaranya disampaikan para buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) lewat aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (26/10).
"Kenaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10 persen bukan tidak berdasar, kaum buruh Sumut sudah sangat menderita pascapandemi, pemerintah tidak peduli dengan nasib buruh yang semakin buruk kondisinya, apa lagi tahun 2021 kemarin upah buruh di Sumut tidak mengalami kenaikan sama sekali," kata Ketua DPW FSPMI, Willy Agus Utomo, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.
"Kami ingatkan Pak Gubsu Edy, jangan lagi tahun 2022 tidak naik upah kaum buruh, kami akan melawan dengan aksi massa buruh yang lebih besar lagi," tegasnya.
Dalam momentum tersebut, Willy juga menyampaikan tuntutan secara Nasional, yaitu dicabutnya UU Cipta Kerja yang dianggap telah menyengsarakan kaum buruh di Indonesia.
"Banyak hak kaum buruh yang direduksi atau dikebiri terang terangan oleh pemerintah, pesangon dikurangi, PHK dimudahkan, perbudakan dengan kedok outsourcing atau biro jasa dilegalkan, dan banyak lagi kesengsaraan kaum buruh akibat UU Cilaka ini," papar Willy.
Lanjut Willy, pihaknya juga mengkritisi kinerja Pertamina Sumut atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumut beberapa pekan ini. Para buruh menuntut agar pihak Pertamina menjamin kebutuhan pasokan BBM karena dampaknya buruh bagi kehidupan masyarakat Sumut.
"Dengan langkanya BBM aktivitas ekonomi tersendat, rakyat harus terpaksa beli dengan mahal di agen-agen pinggir jalan. Tidak hanya itu, dampak kosongnya BBM dapat menaikan harga harga kebutuhan pokok jika ini berlangsung lama, jadi kita minta Pertamina Sumut agar segera memenuhi kebutuhan BBM Masyarakat dengan serius," harap Willy.
Pantaun
Kantor Berita RMOLSumut, tepat pukul 11.30 WIB usai melakukan orasi bergantian, aksi para buruh FSPMI Sumut ini diterima oleh Syahril Siregar mewakili Pemprov Sumut.
Adapun pihak FSPMI diwakili Willy yang didampingi sekretarisnya Tony Rickson Silalahi menyerahkan statment tuntutan aksi agar disampaikan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara.
Usai penyerahan tuntutan massa buruh bergegas melanjutkan aksinya menuju kantor Walikota Medan dengan tuntutan yang sama yaitu menuntut kenaikan UMK Medan sebesar 10% untuk tahun 2022 mendatang kepada Bobby Nasution.
