KPK Didesak segera Tersangkakan Bupati Hulu Sungai Utara

Operasi senyap yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diapresiasi elemem masyarakat dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, termasuk OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) beberapa waktu lalu.

Namun menurut KAKI, OTT HSU belum benar-benar menangkap aktor penting dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

"Kami, masyarakat HSU dan Kalsel mengapresiasi OTT KPK dengan menetapkan tiga tersangka, termasuk Plt Kepala Dinas. Tetapi itu belum menyentuh aktor utama. Bagaimana mungkin hanya seorang pejabat Plt bisa mengendalikan itu semua?” ujar Direktur LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10).

Salah satu yang perlu diusut tuntas adalah dugaan keterlibatan Bupati HSU, Abdul Wahid yang juga sudah diperiksa KPK. Bahkan rumah dinas Bupati HSU juga sudah sempat digeledah oleh KPK.

“Harusnya ada penjelasan soal uang yang disita KPK dari rumah dinas tersebut. Kami juga mendesak KPK menetapkan Bupati HSU sebagai tersangka dan menahannya,” tegas Husaini.

Pihaknya juga menyoroti banyak dugaan korupsi di Kalsel. Dikatakannya, dugaan korupsi pasca OTT KPK di HSU hanyalah salah satu dari berbagai kasus lain.

“Kami juga menyoroti kasus lainnya seperti di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Batola, dan di Kabupaten Banjar,” tandasnya.