Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net
Tes PCR bagi penumpang angkutan udara menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, hal itu dinilai memberatkan bagi para pelancong, namun bagi pemerintah pemberlakuan tes PCR semata-mata untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mempertanyakan keputusan pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 melalui tes PCR yang mulai berlaku hari Minggu 24 Oktober 2021 kemarin.
"Jangan timbul kesan di masyarakat seolah pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Jika pemerintah menganggap penumpang pesawat udara mempunyai resiko tinggi, kenapa dibenarkan tempat duduk di atas pesawat tidak jaga jarak,†tegas Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Senin (25/10).
Legislator asal Sumatera Barat ini menyampaikan dengan adanya mengenai kebijakan mengharuskan penumpang pesawat melakukan tes PCR. Dia memandang, ada kesan bahwa pemerintah pro dengan para pengusaha penerbangan.
"Kebijakan ini terkesan bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusaha penerbangan dan mereka yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat. Kebijakan ini jelas tidak adil dan juga sangat memberatkan rakyat. Patut diduga ada aroma bisnis yang menguntuntungkan pihak-pihak tertentu," katanya.
Mestinya, kata Guspardi, ada afirmasi terhadap harga yang terjangakau oleh semua lapisan masyarakat. Yang intinya jangan sampai membebani dan memberatkan rakyat.
Sebagai contoh, dia menyebutkan harga yang dipatok PT.Kimia Farma sebagai BUMN masih dikisaran Rp 450 ribu. Bahkan klinik swasta mematok harga lebih tinggi sekitar Rp 500 ribu ke atas.
"Apalagi kalau hasil PCR
sameday (hasilnya keluar), bisa sampai dua kali lipat di beberapa daerah. Aneh saja, jika biaya tes PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat," ucapnya.
Anggota Fraksi PAN DPR RI itu berharap, pemerintah sudah harus mengakhiri kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat domestik. Kalaupun diperlukan cukup dengan tes antigen dengan catatan harus sudah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua.
Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sedang diberlakukan dengan pertimbangan memulihkan industri penerbangan.
"Terjadi penurunan signifikan terhadap penumpang pesawat udara karena harga tes PCR yang masih mahal dan memberatkan penumpang," ucapnya.
Perubahan kebijakan ini, tambah Guspardi, tentu berakibat terhadap penurunan kinerja industri penerbangan dan berimbas kepada sektor pariwisata.Sehingga diperlukan keputusan kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah.
"Penting itu Bagaimana menggenjot ekonomi dapat tumbuh, dan industri penerbangan bangkit serta pariwisata bergairah kembali, tetapi rakyat tidak dibebankan untuk kepentingan tertentu," demikian Guspardi.
