Berita

Kemal Kılıcdaroglu, Presiden Partai Rakyat Republik/Net

Dunia

Sesalkan Pengusiran 10 Dubes, Pemimpin Oposisi CHP: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 07:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengusiran 10 duta besar yang dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat kecaman dari  pemimpin oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu. Menurutnya, pengusiran itu seharusnya tidak perlu terjadi.

Lewat akun Twitternya, Kilicdaroglu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Erdogan adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan ekonomi Turki.

"Alasan dari langkah-langkah ini bukan untuk melindungi kepentingan nasional tetapi untuk menutupi kegagalannya dalam kehancuran ekonomi," cuitnya, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/10).


Kilicdaroglu mengatakan Erdogan dengan cepat menyeret negara itu ke dalam jurang.

Pada Sabtu (23/10), Erdogan memerintahkan para utusan dari 10 negara dinyatakan sebagai 'persona non grata' karena menyerukan pembebasan Osman Kavala dari penjara.

Bagi Erdogan, para utusan telah gagal untuk menghormati peradilan Turki dan tidak memiliki hak untuk menuntut pembebasan Kavala.

Namun, hingga Minggu malam (24/10), belum ada tanda-tanda bahwa Kementerian Luar Negeri Turki melaksanakan instruksi yang akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan itu.

Krisis diplomatik bertepatan dengan kekhawatiran investor tentang jatuhnya lira Turki ke rekor terendah setelah bank sentral, di bawah tekanan dari Erdogan untuk merangsang ekonomi, secara tak terduga memangkas suku buniga sebesar 200 poin pekan lalu.

Lira mencapai titik terendah baru sepanjang masa di awal perdagangan Asia, melemah 1,6 persen menjadi 9,75 per dolar dalam sebuah langkah yang dikaitkan oleh para bankir dengan komentar Erdogan. Ini telah kehilangan hampir seperempat dari nilainya sepanjang tahun ini.

Kavala, seorang kontributor untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada 2013 dan atas keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Dia menyangkal tuduhan tersebut dan tetap ditahan sementara persidangannya berlanjut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya