Berita

Kemal Kılıcdaroglu, Presiden Partai Rakyat Republik/Net

Dunia

Sesalkan Pengusiran 10 Dubes, Pemimpin Oposisi CHP: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 07:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengusiran 10 duta besar yang dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat kecaman dari  pemimpin oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu. Menurutnya, pengusiran itu seharusnya tidak perlu terjadi.

Lewat akun Twitternya, Kilicdaroglu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Erdogan adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan ekonomi Turki.

"Alasan dari langkah-langkah ini bukan untuk melindungi kepentingan nasional tetapi untuk menutupi kegagalannya dalam kehancuran ekonomi," cuitnya, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/10).


Kilicdaroglu mengatakan Erdogan dengan cepat menyeret negara itu ke dalam jurang.

Pada Sabtu (23/10), Erdogan memerintahkan para utusan dari 10 negara dinyatakan sebagai 'persona non grata' karena menyerukan pembebasan Osman Kavala dari penjara.

Bagi Erdogan, para utusan telah gagal untuk menghormati peradilan Turki dan tidak memiliki hak untuk menuntut pembebasan Kavala.

Namun, hingga Minggu malam (24/10), belum ada tanda-tanda bahwa Kementerian Luar Negeri Turki melaksanakan instruksi yang akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan itu.

Krisis diplomatik bertepatan dengan kekhawatiran investor tentang jatuhnya lira Turki ke rekor terendah setelah bank sentral, di bawah tekanan dari Erdogan untuk merangsang ekonomi, secara tak terduga memangkas suku buniga sebesar 200 poin pekan lalu.

Lira mencapai titik terendah baru sepanjang masa di awal perdagangan Asia, melemah 1,6 persen menjadi 9,75 per dolar dalam sebuah langkah yang dikaitkan oleh para bankir dengan komentar Erdogan. Ini telah kehilangan hampir seperempat dari nilainya sepanjang tahun ini.

Kavala, seorang kontributor untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada 2013 dan atas keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Dia menyangkal tuduhan tersebut dan tetap ditahan sementara persidangannya berlanjut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya