Berita

Kemal Kılıcdaroglu, Presiden Partai Rakyat Republik/Net

Dunia

Sesalkan Pengusiran 10 Dubes, Pemimpin Oposisi CHP: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 07:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengusiran 10 duta besar yang dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat kecaman dari  pemimpin oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu. Menurutnya, pengusiran itu seharusnya tidak perlu terjadi.

Lewat akun Twitternya, Kilicdaroglu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Erdogan adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan ekonomi Turki.

"Alasan dari langkah-langkah ini bukan untuk melindungi kepentingan nasional tetapi untuk menutupi kegagalannya dalam kehancuran ekonomi," cuitnya, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/10).

Kilicdaroglu mengatakan Erdogan dengan cepat menyeret negara itu ke dalam jurang.

Pada Sabtu (23/10), Erdogan memerintahkan para utusan dari 10 negara dinyatakan sebagai 'persona non grata' karena menyerukan pembebasan Osman Kavala dari penjara.

Bagi Erdogan, para utusan telah gagal untuk menghormati peradilan Turki dan tidak memiliki hak untuk menuntut pembebasan Kavala.

Namun, hingga Minggu malam (24/10), belum ada tanda-tanda bahwa Kementerian Luar Negeri Turki melaksanakan instruksi yang akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan itu.

Krisis diplomatik bertepatan dengan kekhawatiran investor tentang jatuhnya lira Turki ke rekor terendah setelah bank sentral, di bawah tekanan dari Erdogan untuk merangsang ekonomi, secara tak terduga memangkas suku buniga sebesar 200 poin pekan lalu.

Lira mencapai titik terendah baru sepanjang masa di awal perdagangan Asia, melemah 1,6 persen menjadi 9,75 per dolar dalam sebuah langkah yang dikaitkan oleh para bankir dengan komentar Erdogan. Ini telah kehilangan hampir seperempat dari nilainya sepanjang tahun ini.

Kavala, seorang kontributor untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada 2013 dan atas keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016. Dia menyangkal tuduhan tersebut dan tetap ditahan sementara persidangannya berlanjut.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya