Berita

Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevry Hanteru Sitorus/Net

Politik

Kelebihan Jokowi Dibanding SBY Versi Deddy Sitorus PDIP

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 11:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan mulai mengurai sejumlah kesuksesan yang berhasil diraih Presiden Joko Widodo dan membandingkannya dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perbandingan ini disampaikan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi. Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian kepada pemerintahan Jokowi.

Buntutnya, adu argumen dilempar para kader PDIP dan Demokrat terjadi.


Politisi PDI Perjuangan Deddy Yevry Hanteru Sitorus bahkan membeberkan daftar panjang kelebihan Jokowi dibanding SBY.

"Jokowi itu seorang eksekutor, SBY tukang mikir. Jokowi detail dalam eksekusi, SBY detail dalam rapat. Jokowi selalu melakukan inovasi, SBY suka basa basi,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/10).

Selain itu, Dedt juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur antara pemerintahan Jokowi dengan SBY.

Era Jokowi banyak membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan bangsa. Sementara SBY, sambungnya, banyak mengeluarkan album musik.

“Zaman Pak Jokowi penuh keterbatasan dalam hal pertumbuhan ekonomi karena krisis global dan pandemi, jaman Pak SBY menikmati pertumbuhan ekonomi karena harga komoditi,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi juga disinggung Deddy, menurutnya selama ini Jokowi stabil dalam mengamankan keuangan nasional meski dihantam pandemi bertubi-tubi dalam setahun belakangan.

“Zaman Jokowi pertumbuhan ekonomi dinikmati rakyat, jaman SBY rakyat tidak menikmati karena inflasi. Zaman Jokowi anggaran digunakan untuk membangun, jaman SBY anggaran dibakar untuk subsidi,” katanya.

Terakhir Deddy juga menyinggung soal pembagian lahan yang dilakukan Jokowi, namun tidak dilakukan oleh SBY.

“Zaman Jokowi bagi-bagi lahan untuk rakyat, zaman SBY bagi-bagi lahan untuk konglomerat,” tandasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya