Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan Tendang 10 Dubes, Termasuk dari AS hingga Jerman

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 06:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki mengusir 10 dutabesar asing, termasuk perwakilan Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Jerman. Mereka juga dinyatakan persona non grata.

Pengusiran dilakukan atas instruksi Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (23/10) sebagai tanggapan atas seruan para dutabesar yang meminta pembebasan seorang pengusaha Osman Kavala.

Awal pekan ini, dubes-dubes di Ankara mengeluarkan pernyataan yang menyerukan resolusi untuk kasus Osman Kavala, seorang pengusaha dan dermawan yang ditahan di penjara sejak 2017 meskipun tidak dihukum karena kejahatan.


Erdogan menyebut pernyataan itu kurang ajar dan mengusir para dubes.

"Saya memberikan instruksi kepada menteri luar negeri kami dan berkata 'Anda akan segera menangani deklarasi persona non grata dari 10 duta besar ini,'" kata Erdogan saat rapat umum di kota barat Eskisehir, seperti dikutip NPR.

Para dubes itu juga termasuk dari Belanda, Kanada, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Selandia Baru. Sebelumnya, merea juga dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri.

"Mereka akan mengenali, memahami, dan mengenal Turki. Pada hari mereka tidak tahu atau memahami Turki, mereka akan pergi," lanjut Erdogan.

Pernyataan persona non grata terhadap seorang diplomat biasanya berarti bahwa individu tersebut dilarang untuk tetap tinggal di negara tuan rumah mereka.

Kavala sendiri merupakan pengusaha 64 tahun yang dibebaskan tahun lalu dari tuduhan terkait dengan protes anti-pemerintah nasional pada 2013. Tapi putusan itu dibatalkan dan bergabung dengan tuduhan yang berkaitan dengan upaya kudeta 2016.

Pengamat internasional dan kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menyerukan pembebasan Kavala dan politisi Kurdi Selahattin Demirtas, yang telah dipenjara sejak 2016.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyerukan pembebasan Kavala pada 2019, mengatakan penahanannya bertindak untuk membungkamnya dan tidak didukung oleh bukti pelanggaran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya