Berita

Pemandangan Kota Pristina, Kosovo/Net

Dunia

Dua Diplomatnya Diusir dari Pristina, Rusia: Keputusan Itu Tidak Punya Kekuatan Apa Pun karena Kami Tidak Mengakui Kemerdekaan Kosovo

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Kosovo untuk menarik dua diplomat Rusia mendapat tanggapan serius dari Kremlin. Melalui juru bicara kedutaan Rusia di Serbia, Kremlin menyatakan bahwa Kosovo tidak memiliki kekuatan hukum apa pun untuk mengusir diplomatnya.

"Kami tidak mengakui kemerdekaan Kosovo, oleh karena itu, kami tidak mengakui 'pemerintah' dan 'struktur' lainnya. Tak satu pun dari keputusan Pristina memiliki kekuatan hukum bagi kami," isi pernyataan Kremlin.

Menurut Kremlin, sejauh ini Rusia melalui para diplomatnya yang ada di Kosovo, bekerja sama dengan Misi Administrasi Interim PBB di Kosovo (UNMIK), berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1244.


Segala aktivitas Rusia di bawah naungan UNMIK adalh sah dan sepenuhnya berada dalam kerangka hukum intermasional. Dengan begitu, upaya pengusiran tersebut adalah langkah yang salah dan tidak dapat diterima.

Situasi di Kosovo dan Metohija meningkat secara dramatis dua kali selama musim gugur karena tindakan agresif dari otoritas Pristina, yang menggunakan unit polisi anti huru hara. Sebagai akibat dari ledakan ketegangan terakhir, beberapa lusin orang Serbia terluka, satu menerima luka tembak yang serius.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vasily Nebenzia mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 15 Oktober bahwa situasi di wilayah utara Kosovo telah memburuk secara dramatis dalam sebulan terakhir dan merupakan penyebab keprihatinan serius.

Pernyataan Rusia ini memancing kemarahan Kosovo.

Pada (22/10), Presiden Kosovo Vjosa Osmani mengumumkan bahwa ia mengusir dua pejabat Rusia yang bekerja dengan Kantor Penghubung Rusia di Pristina, dan menyatakan bahwa dua diplomat itu sebagai personae non grata, seperi dikutip dari Euro News.

Tidak ada rilis yang menyebutkan siapa saja dua diplomat itu, tetapi Osmani mengatakan keputusan itu diambil karena dugaan "kegiatan berbahaya mereka, yang telah membahayakan keamanan nasional dan tatanan konstitusional Kosovo,"

Sebagai sekutu dekat Serbia, Rusia termasuk di antara yang pertama mengutuk deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada 2008, dan sejak itu memilih menentang keanggotaannya di lembaga-lembaga internasional, sejalan dengan kebijakan Beograd.

Rusia membuka kantor penghubung di Kosovo pada 2005, tiga tahun sebelum Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya