Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Berperan dalam Krisis Migran Ilegal, Belarusia Siap-siap Kena Sanksi Baru dari UE

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ancaman sanksi baru untuk Belarusia akan menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan. Saat ini, para pemimpin Uni Eropa (UE) telah berenbuk untuk mendukung sanksi baru terhadap negara itu untuk menekan Aleksandr Lukashenko agar menghentikan aliran migran ilegal.

Sejauh ini, UE menuduh bahwa aliran migran ilegal itu merupakan serangan hibrida yang sengaja dibuat oleh pemimpin Belarusia yang disebutnya 'pemimpin otoriter'.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa, Jumat (22/10), bahwa Lukashenko berperan atas aktivitas migrasi ilegal untuk membalas kekesalannya kepada Uni Eropa.
UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

Kali ini, untuk kesalahan Belarusia atas krisis migran, UE akan meluncurkan sanksi barunya.

Ribuan migran ilegal, kebanyakan dari Timur Tengah, berusaha mencapai Eropa melalui rute Belarusia. Mereka menyeberang dari Belarus, ke negara tetangga, Lithuania dan Polandia, yang kemudian menciptakan krisis migran di perbatasan. Polandia dan Lithuania sampai harus menyatakan keadaan darurat di perbatasan mereka.

Para pengungsi ilegal itu 'dibantu' melintasi perbatasan ke Polandia dan Lithuania oleh aparat Belarusia, menurut para pemimpin Eropa. Mereka juga tidak mengingkari kemungkinan peran maskapai Belarusia, Belavia, dan akan memberikan sanksi juga terhadapnya

Para pemimpin Uni Eropa, dalam diskusi lima jam, dalam pernyataannya sepakat untuk terus melawan serangan hibrida yang sedang berlangsung yang diluncurkan oleh rezim Belarusia, termasuk dengan mengadopsi tindakan pembatasan lebih lanjut terhadap orang dan badan hukum, sejalan dengan pendekatan bertahap, sebagai hal yang mendesak, seperti dikutip dari Reuters.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:19

Nanik Deyang Langsung Ditelepon DPR Usai Didemo Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 22:08

Eks Dirjen Kuathan Emosional Bela Leonardi: Ini Perjuangan Negara

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:53

Koperasi Karyawan Forwarder, Bukan Alat Konflik tapi Jembatan Keseimbangan

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:37

Mahasiswa Bubarkan Diri Usai Bertemu Dasco Cs

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:27

Fuad Bawazier Curiga Ada Penghambat di Lingkaran Istana

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:19

IDEacraft Sulap Produk Dekorasi Rumah Menjadi Peluang Usaha Berkat Pemberdayaan BRI

Jumat, 19 Juni 2026 | 21:04

DPR Langsung Telepon Bahlil Menjawab Keresahan Mahasiswa

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:35

Jalani Tes Kesehatan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Selangkah Lagi ke Meja Hijau

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:33

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukti Jokowi Sakti Mandraguna

Jumat, 19 Juni 2026 | 20:22

Selengkapnya