Berita

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen/Net

Dunia

Berperan dalam Krisis Migran Ilegal, Belarusia Siap-siap Kena Sanksi Baru dari UE

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ancaman sanksi baru untuk Belarusia akan menjadi kenyataan dalam beberapa waktu ke depan. Saat ini, para pemimpin Uni Eropa (UE) telah berenbuk untuk mendukung sanksi baru terhadap negara itu untuk menekan Aleksandr Lukashenko agar menghentikan aliran migran ilegal.

Sejauh ini, UE menuduh bahwa aliran migran ilegal itu merupakan serangan hibrida yang sengaja dibuat oleh pemimpin Belarusia yang disebutnya 'pemimpin otoriter'.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa, Jumat (22/10), bahwa Lukashenko berperan atas aktivitas migrasi ilegal untuk membalas kekesalannya kepada Uni Eropa.
UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

UE telah memberikan sanksi untuk Belarusia atas tindakan keras terhadap oposisi dan para pendemo setelah pemilihan presiden tahun lalu yang dianggap curang.

Kali ini, untuk kesalahan Belarusia atas krisis migran, UE akan meluncurkan sanksi barunya.

Ribuan migran ilegal, kebanyakan dari Timur Tengah, berusaha mencapai Eropa melalui rute Belarusia. Mereka menyeberang dari Belarus, ke negara tetangga, Lithuania dan Polandia, yang kemudian menciptakan krisis migran di perbatasan. Polandia dan Lithuania sampai harus menyatakan keadaan darurat di perbatasan mereka.

Para pengungsi ilegal itu 'dibantu' melintasi perbatasan ke Polandia dan Lithuania oleh aparat Belarusia, menurut para pemimpin Eropa. Mereka juga tidak mengingkari kemungkinan peran maskapai Belarusia, Belavia, dan akan memberikan sanksi juga terhadapnya

Para pemimpin Uni Eropa, dalam diskusi lima jam, dalam pernyataannya sepakat untuk terus melawan serangan hibrida yang sedang berlangsung yang diluncurkan oleh rezim Belarusia, termasuk dengan mengadopsi tindakan pembatasan lebih lanjut terhadap orang dan badan hukum, sejalan dengan pendekatan bertahap, sebagai hal yang mendesak, seperti dikutip dari Reuters.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya