Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz/Net
Israel menetapkan enam kelompok hak asasi manusia Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang. Penetapkan yang dikeluarkan sebagai perintah militer itu diumumkan pada Jumat (22/10) waktu setempat, yang dengan cepat mendapat kecaman dari Otoritas Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan enam kelompok hak asasi manusia Palestina itu secara efektif beroperasi sebagai kepanjangan tangan untuk kelompok teror Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Juga ada dugaan bahwa kelompok-kelompok tersebut menggunakan dana kemanusiaan yang mereka peroleh dari pemerintah Eropa dan sumber-sumber lain, yng didapatnya dengan cara 'curang' sebagai sumber utama untuk pembiayaan kegiatan PFLP.
Kelompok tersebut bekerja secara diam-diam dengan PFLP, sebuah kelompok kiri yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an untuk menyoroti masalah Palestina dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh beberapa pemerintah Barat, menurut laporan
Times of Israel, Jumat (22/10).
Enam kelompok itu termasuk di antaranya adalag Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC), Addameer, dan Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC).
Langkah Israel itu disambut dengan kemarahan dari pemerintah Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Kementerian luar negeri Palestina dengan tegas mengutuk dan menolak serangan Israel yang tegas terhadap masyarakat sipil Palestina dan pembela hak asasi manusia dalam sebuah pernyataannya.
Direktur Al-Haq Shawan Jabarin, yang dituduh oleh otoritas Israel sebagai anggota PFLP, mengatakan langkah itu merupakan upaya untuk menindak kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Israel.
“Mereka mungkin bisa menutup kita. Mereka bisa menyita dana kita. Mereka bisa menangkap kita. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan keyakinan kami yang teguh dan tak tergoyahkan bahwa pendudukan ini harus bertanggung jawab atas kejahatannya,†katanya.
