Presiden Sierra Leone Julius Maada Bio/Net
Pemerintah Sierra Leone memastikan akan ada perubahan dalam kursi parlemen. Pada pertemuan kabinet baru-baru ini, pemerintah memperkenalkan undang-undang yang memastikan bahwa 30 persen kursi parlemen dan posisi kabinet akan diisi oleh Perempuan.
Inisiatif itu disambut baik oleh Presiden Julius Maada Bio. Kesetaraan gender memang menjadi salah satu fokus utama pemerintahanmya.
Di awal kampanyenya, ia menjanjikan kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan, salah satunya dengan menempatkan perempuan dalam parlemen.
Menteri Gender, Manty Tarawalli, yang mempresentasikan RUU pemberdayaan gender tersebut kepada anggota parlemen mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan mengubah dinamika bagi perempuan dan meningkatkan peluang mereka.
"Rancangan Undang Undang ini akan mengamanatkan bahwa 30 persen kursi di parlemen Sierra Leone yang terdiri dari 146 kursi, akan diduduki oleh perempuan. Perempuan juga akan mengisi jabatan kabinet," kata Tarawali, seperti dilaporkan African News, Jumat (22/10).
Tidak segera jelas kapan anggota parlemen akan memberikan suara pada RUU tersebut. Saat ini, RUU tersebut masih harus digodok lagi dalan debat parlemen selanjutnya.
Sierra Leone di masa lalu adalah negara yang tidak memperhatikan peran perempuan, seperti kebanyakan negara Afrika Barat. Suara perempuan kurang terwakili dalam politik Sierra Leone.
Sierra Leone menempati peringkat ke-182 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Gender PBB tahun 2020. Hampir setengah dari negara-negara di 20 terbawah berada di Afrika Barat.
Kelompok hak asasi mengatakan perempuan secara rutin didiskriminasi di Sierra Leone, negara miskin berpenduduk 7,5 juta orang.
Banyak perempuan dan anak perempuan juga menghadapi kekerasan seksual tingkat tinggi, sebagian merupakan warisan dari penggunaan pemerkosaan sebagai senjata selama perang saudara tahun 1991-2002.
Bio akan mengubah citra negara itu, sesuai dengan janji-janjinya saat kampanye pemilihannya pada 2018 lalu.
