Berita

Pengamat penerbangan Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie Merasa Aneh Tes PCR Seolah Lebih Penting Ketimbang Vaksinasi

JUMAT, 22 OKTOBER 2021 | 09:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat sebetulnya bukan hal baru. Hal ini pernah berlaku saat pemberlakukan pembatasan mobilitas dan capaian vaksinasi masih sangat rendah khususnya di luar wilayah Jawa dan Bali.


"Sebetulnya kewajiban tes PCR bukan sekarang saja ya, sebelumnya untuk penerbangan di luar Jawa Bali itu wajib tes PCR dan sudah vaksinasi," ujar pengamat penerbangan Alvin Lie kepada wartawan, Jumat (22/10).

Tetapi, Alvin Lie mengaku aneh jika aturan wajib PCR kembali diwajibkan saat pemerintah mengumumkan kasus Covid-19 di Indonesia sudah terkendali dan juga capaian vaksinasi diklaim sudah lebih dari 50 persen dari yang diharapkan.


Aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. Semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Nah sekarang dibalik yang intra Jawa Bali wajib tes PCR dan sudah vaksinasi, sebelumnya kan yang Jawa Bali yang sudah vaksinasi cukup tes antigen sekarang semua harus PCR," katanya.

Alvin mengaku lebih aneh lagi ketika membaca aturan turunan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 21/2021 yang salah satu poinnya menyebutkan pelaku perjalanan jauh udara, darat, dan laut di luar Jawa dan Bali wajib PCR atau rapid test antigen.

"Tanpa ada kewajiban vaksinasi," kata mantan anggota Ombudsman RI ini.

Lebih aneh lagi, kata Alvin, aturan itu disalin dalam SE 88/2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Dia berharap tidak diwajibkan vaksinasi bagi orang untuk bepergian hanya ketidaksengajaan saja.

"Kalau ini sengaja, berarti bagi pemerintah lebih penting tes PCR daripada vaksinasi, padahal yang membentengi tubuh kita adalah vaksinasi," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya