Berita

Fuad Bawazier saat menjadi narasumber di Gelora Talks/Repro

Politik

Sejak Awal Fuad Bawazier Yakin, Ada Kekuatan Eksternal Titipkan Kepentingan di UU Pajak Baru

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengklaim UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bakal mendongkrak pendapatan negara lewat pajak. Pasalnya, pendapatan negara selama ini mayoritas ditopang dari meningkatnya orang kaya yang menyetorkan pajaknya lewat tax amnesty.

Menyikapi hal tersebut mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyampaikan bahwa Perppu 1/2020 praktis mengambil hak DPR dalam fungsi penganggaran. Sebab, pemerintah diberikan kebebasan dalam mengatur keuangannya.

“Tapi sejak itu memang ada hal yang sudah jadi isu, yaitu membebaskan para pejabat yang bertanggung jawab pada APBN selama masa Perppu, tiga tahun tadi dari tuntutan perdata pidana bahkan TUN. Ini moral hazard yang sudah ada dalam UU itu,” ucap Fuad Bawazier dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).


Fuad menegaskan, pemerintah telah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan adanya UU Pajak baru  (HPP) itu yang ia nilai kurang bisa meningkatkan pendapatan negara.

"Kemudian UU tadi sebagaimana kebiasaan ada moral hazard yang satu bisa mempunyai kecenderungan diikuti dengan moral hazard berikutnya lagi, yang itu disempurnakan dengan adanya UU HPP, yaitu khususnya menenai pasal 11 mengenai Tax Amnesty,” ucapnya.

Menurutnya, tax amnesty jilid II yang dikeluarkan pemerintah telah menjadi sorotan banyak kalangan. Sebabnya, tax amnesty periode pertama dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan pajak, kemudian lahir lagi tax amnesty jilid II yang dirasakannya kurang lazim.

“Kemarin ada tax Amnesti sudah ada tax Amnesti lagi tidak lazim, dan tadi itu sayang tidak disebutkan negara negara lain tidak ada juga itu yang seperti itu,” imbuhnya.

Dia menambahkan tax amnesty jilid II ini lebih tepat disebut amnesty untuk pidana kepada orang-orang yang melakukan korupsi.

“Sama saja ekonomi itu gelap dan sebagainya karena kenapa? karena tax Amnesty itu jelas tidak dibutuhkan itu. Sya dari pertama sudah haqqul yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” ujarnya.

Kecurigaan Fuad terhadap ada titipan oknum tertentu untuk menutupi nilai pajak dan pendapatannya lewat tax amnesty ini lantaran adanya orang yang melakukan penghimpunan kekayaan dalam pelaksanaan APBN bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, perdata dan TUN.

“Setelah dia mendapatkan uang yang banyak dia perlu mendeklarasikan dan mengumumkan uangnya itu di mana uangnya itu saya bayar pajak tidak masalah, tapi kemudian putihkan ,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya