Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Demokrat Ungkap Tiga Masalah Ambisi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Demokrat melihat ada tiga masalah dalam ambisi pemerintah merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memaparkan, masalah pertama yang paling krusial adalah adanya pembengkakan biaya.

"Ini yang membuat Presiden Jokowi akhirnya harus mengubah keputusannya menjadi penggunaan APBN untuk pembiayaan kereta cepat,” ucap Herzaky kepada Kantor BErita Politik RMOL, Rabu (20/10).

Yang kedua, ada potensi perangkap utang atau debt trap terhadap Tiongkok sebagaimana diungkapkan AidData. Hal ini sama seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat Singapura-Malaysia yang batal dilaksanakan lantaran berpotensi menelurkan utang yang menumpuk.

"Dan ketiga, ada pula potensi defisit kas ketika proyek ini dioperasikan,” tegasnya.

Oleh karenanya, Herzaky meminta agar pemerintah melakukan audit terlebih dahulu sebelum benar-benar mengucurkan dana APBN dalam proyek tersebut. Audit penting agar proyek tersebut benar-benar menguntungkan perekonomian Indonesia, khususnya rakyat.

Yang tak kalah penting adalah soal skala prioritas. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu benar-benar mempertimbangkan apakah proyek tersebut perlu atau tidak.

"Apakah kereta cepat ini mesti jadi prioritas sehingga layak mengambil dana dari APBN di tengah situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi begini? Bukankah dananya lebih baik untuk bantuan sosial atau membantu mengurangi pengangguran atau kemiskinan?” tegasnya.

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tetap konsisten meminta pemerintah fokus dalam penanganan pandemi dan krisis ekonomi.

"Seluruh sumber daya negara mestinya diarahkan ke sini. Karena itu, infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Yang orientasinya jangka panjang sebaiknya ditunda, apalagi jika menggunakan APBN,” tutupnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Rakernas V PDIP Serukan Kemenangan Pilkada Serentak 2024

Minggu, 26 Mei 2024 | 16:00

Alumni UIN Banyak Berkontribusi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 26 Mei 2024 | 15:42

Ijazah dan Raport Pegi Perong Jadi Barang Bukti Baru

Minggu, 26 Mei 2024 | 15:28

Rumah Sakit Anak di India Terbakar, Tujuh Bayi Tewas

Minggu, 26 Mei 2024 | 15:22

Pegi Perong Sempat Ganti Identitas saat Buron

Minggu, 26 Mei 2024 | 15:10

Megawati Diminta Tetap Jadi Ketum Hingga 2030

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:55

Tidak Dibunuh, Tentara Israel Jadi Tawanan Hamas

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:51

Rakernas V PDIP Serahkan ke Megawati Ambil Sikap Politik

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:50

Faizal Assegaf: Sulit Bagi Megawati Tutupi Jejak Hitam Bersama Jokowi

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:44

Dubes Najib: Saatnya Beralih dari Perpustakaan Konvensional ke E-Library

Minggu, 26 Mei 2024 | 14:32

Selengkapnya