Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Demokrat Ungkap Tiga Masalah Ambisi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Demokrat melihat ada tiga masalah dalam ambisi pemerintah merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memaparkan, masalah pertama yang paling krusial adalah adanya pembengkakan biaya.

"Ini yang membuat Presiden Jokowi akhirnya harus mengubah keputusannya menjadi penggunaan APBN untuk pembiayaan kereta cepat,” ucap Herzaky kepada Kantor BErita Politik RMOL, Rabu (20/10).


Yang kedua, ada potensi perangkap utang atau debt trap terhadap Tiongkok sebagaimana diungkapkan AidData. Hal ini sama seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat Singapura-Malaysia yang batal dilaksanakan lantaran berpotensi menelurkan utang yang menumpuk.

"Dan ketiga, ada pula potensi defisit kas ketika proyek ini dioperasikan,” tegasnya.

Oleh karenanya, Herzaky meminta agar pemerintah melakukan audit terlebih dahulu sebelum benar-benar mengucurkan dana APBN dalam proyek tersebut. Audit penting agar proyek tersebut benar-benar menguntungkan perekonomian Indonesia, khususnya rakyat.

Yang tak kalah penting adalah soal skala prioritas. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu benar-benar mempertimbangkan apakah proyek tersebut perlu atau tidak.

"Apakah kereta cepat ini mesti jadi prioritas sehingga layak mengambil dana dari APBN di tengah situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi begini? Bukankah dananya lebih baik untuk bantuan sosial atau membantu mengurangi pengangguran atau kemiskinan?” tegasnya.

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tetap konsisten meminta pemerintah fokus dalam penanganan pandemi dan krisis ekonomi.

"Seluruh sumber daya negara mestinya diarahkan ke sini. Karena itu, infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Yang orientasinya jangka panjang sebaiknya ditunda, apalagi jika menggunakan APBN,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya