Berita

Presiden Brasil Jair Bolsonaro/Net

Dunia

Tunda Program Vaksinasi, Presiden Bolsonaro Terancam Didakwa atas Pembunuhan Ribuan Orang

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 08:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Brasil Jair Bolsonaro terancam menghadapi dakwaan telah melakukan pembunuhan ribuan orang karena pemerintah gagal menangani pandemi Covid-19.

Setelah melakukan penyelidikan terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah, Senat Brasil merilis dokumen setebal 1.200 halaman yang akan diberikan kepada komisi Senat.

Dokumen itu menyebutkan Bolsonaro menolak peluang awal bagi pemerintah untuk mendapatkan vaksin dan menunda program vaksinasi di Brasil. Keputusan itu diyakini membuat 95 ribu nyawa di Brasil melayang karena Covid-19.


"(Presiden Bolsonaro) dipandu oleh kepercayaan yang tidak berdasar pada teori kekebalan kelompok oleh infeksi alami dan adanya pengobatan. Tanpa vaksin, kematian akan menjadi stratosfer, seperti yang terjadi," kata laporan yang dikutip Reuters itu.

Penyelidikan terhadap Bolsonaro dipimpin oleh Senator Renan Calheiros dari oposisi.

Bolsonaro telah menolak penyelidikan itu dengan menyebutnya sebagai motif politik.

Draf laporan sendiri masih perlu dipilih oleh komisi Senat dan dapat diveto atau diubah. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung minggu depan.

Jika lolos, dakwaan harus diajukan ke jaksa agung. Namun sangat tidak mungkin Bolsonaro diadili lantaran jaksa agung ditunjuk oleh presiden.

Selain Bolsonaro, dakwaan juga diajukan terhadap tiga putra Bolsonaro, yaitu Senator Flavio, wakil federal Eduardo dan anggota dewan kota Carlos.

Mereka dinilai telah menyebarkan informasi yang salah yang mendorong ketidakpatuhan terhadap langkah-langkah protokol kesehatan.

Secara total, laporan tersebut merekomendasikan 13 tuntutan pidana yang diajukan terhadap Bolsonaro termasuk genosida terhadap penduduk asli Brasil atas tindakan yang membuat komunitas mereka rentan terhadap virus.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya