Berita

Pemerintah militer Myanmar bebaskan ribuan tahanan politik setelah ASEAN hanya mengundang perwakilan non-politis ke pertemuan puncak/Net

Dunia

Tekanan ASEAN Berhasil, Ribuan Tahanan Politik Anti-Kudeta Militer Myanmar Dibebaskan

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 12:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintahan militer Myanmar membebaskan ribuan tahanan politik setelah mendapatkan tekanan dari ASEAN.

Mengutip media lokal, Reuters menyebut banyak tahanan politik, termasuk jurubicara partai Aung San Suu Kyi dan komedian terkenal Zarganar, dibebaskan dari penjara Insein yang terkenal kejam.

Pembebasan para tahanan itu terjadi beberapa menit setelah pidato pemimpin militer Min Aung Hlaing pada Senin (18/10).


Televisi pemerintah mengumumkan, lebih dari 5.600 orang yang ditangkap selama aksi protes anti-kudeta akan dibebaskan dalam amnesti atas dasar kemanusiaan.

Menanggapi langkah itu, beberapa aktivis menyebutnya taktik militer utnuk mencoba membangun kembali reputasi internasional setelah ASEAN mengecualikan Min Aung Hlaing selama pertemuan puncak nanti.

Sementara itu, Pelapor Khusus PBB Tom Andrews di Twitter menyambut baik pembebasan itu, meski mengkritik langkah junta yang menahan tahanan politik di penjara dengan tingkat keamanan tinggi.

"Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena perubahan hati, tapi karena tekanan," ujarnya.

ASEAN memutuskan untuk mengundang perwakilan non-politik ke KTT 26-28 Oktober, alih-alih perwakilan pemerintahan militer Myanmar.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya