Berita

Pagar kawat berduri dipasang di sepanjang perbatasan Belarusia-Lithuania

Dunia

Tampik Tuduhan, Lukashenko: Biarkan Mereka Mencari Tahu Siapa yang Memindahkan Para Migran Ilegal ke Jerman dan Prancis

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 11:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Belarusia menyayangkan apa yang telah dituduhkan Polandia dan Lithuania terhadap kebijakan pemerintahannya tentang migran ilegal.  

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dalam pernyataannya pada Senin (18/10) mengatakan bahwa Polandia dan Lithuania, dua negara yang memusuhinya, dengan sengaja menuduh Belarus secara artifisial menciptakan krisis migrasi. Padahal, justru keduanyalah yang sedang melakukan operasi khusus untuk membangun saluran mengangkut migran ke Jerman dan Prancis.

"Situasi yang menantang di perbatasan negara kita menjadi ancaman dan kita harus fokus terhadapnya," ujar Lukashenko seperti dikutip dari kantor berita BelTA, Senin (18/10).


Belarusia dan Polandia menghadapi krisis pengungsi selama beberapa tahun terakhir. Para pengungsi banyak yang berasal dari Timur Tengah dan beberapa negara lainnya. Para migran ilegal itu berupaya memasuki Eropa melalui jalur Belarusia, dan itu berarti membawa dampak yang sangat serius di perbatasan Belarusia dan Polandia, yang akhirnya menciptakan saling tuding satu sama lain.

Belarusia menuduh Polandia yang menyusupkan para migran ke wilayahnya, sebaliknya, Polandia juga menuduh bahwa Belarusia telah sengaja menciptakan krisis di perbatasan.

Pada akhirnya arus migran yang tidak terbendung lagi menguar hingga Jerman dan Prancis, menciptakan protes yang akhirnya melebar pada perselisihan tentang siapa yang harus bertanggung jawab.

Pihak berwenang Jerman telah mengeluhkan membanjirnya migran ilegal melalui rute Belarusia, memperkirakan bahwa arus migran yang tiba melalui Polandia dan Belarusia telah melonjak dengan lebih dari 4.300 ke negara itu sejak Agustus.

Mengenai arus migran ke Jerman dan Prancis, Lukashenko memiliki pandangan, bahwa Polandia dan sekurunya, Lithuania, memang membangun operasi khusus untuk membuat saluran untuk keberangkatan migran ke Jerman dan Prancis secara besar-besaran, bahkan hingga melanggar hak asasi manusia.

Jerman menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang mencari perlindungan di Eropa. Jumlah mereka terus bertambah bahkan melebihi angka 100.000 pada tahun 2021.

Negara-negara UE sebelumnya menuduh Lukashenko dengan sengaja mendorong para migran dari daerah krisis, yang kemudian dibawa ke perbatasan dengan Polandia, Latvia atau Lithuania dan secara ilegal didorong ke wilayah UE, menurut laporan DW.

Langkah Lukashenko ini diduga untuk membalas sanksi yang dijatuhkan UE karena tindakan keras rezim Belarus terhadap gerakan pro-demokrasi negara itu.

Lukashenko pada akhirnya ingin mengungkapkan kepada Jerman dan Prancis yang mendapat arus migran ilegal, serta negara-negara UE, tentang apa yang telah menjadi skenario yang diciptakan Polandia dan Lithuania.

Menanggapi maraknya demonstrasi warga di Warsawa dan Vilnius yang menentang sikap pemerintahan Polandia untuk menahan migran ilegal, Lukashenko berpendapat bahwa warga belum memahami sepenuhnya. Para migran ilegal itu hanya transit saja di perbatasan  untuk kemudian mereka pergi ke negara-negara lain, itu tentu juga bagian dari skenario Polandia dan Lithuania.

"Jadi, biarkan mereka mencari tahu siapa yang memindahkan para migran ini ke Jerman dan Prancis,"  kata Lukashenko.

Ia juga merasa prihatin dengan kekerasan terjadi di perbatasan. Banyak migran yang menderita dan jumlah korban yang dilaporkan politisi Polandia beberapa kali melebihi data resmi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya