Demonstrasi penahanan pengusaha Osman Kavala di Istambul/Net
Pemerintah Turki telah memanggil duta besar dari 10 negara terkait pernyataan mereka tentang penahanan pengusaha Osman Kavala, terdakwa kasus kriminal pada peristiwa 'Protes Gezi' 2013 silam.
Sumber diplomatik mengatakan pada Selasa (19/10) bahwa mereka yang dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Turki di antaranya utusan dari AS, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Swedia, Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru.
Pemanggilan itu dilakukan setelah kedutaan-kedutaan tersebut membagikan pernyataan di media sosial yang menyerukan pembebasan Kavala, mengklaim kasus yang sedang berlangsung itu telah membayangi demokrasi dan supremasi hukum di Turki.
Ketua parlemen Turki Mustafa Sentop dan Omer Celik, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Turki, mengkritik pernyataan itu. Sentop mengatakan ini adalah langkah di luar batas.
“Pernyataan diplomat, yang bekerja di negara kami, untuk mempengaruhi peradilan Turki tidak dapat diterima,†kata Celik, menggarisbawahi bahwa Turki adalah negara hukum yang berdaulat dan peradilan Turki independen, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Selasa (19/10).
Selain Celik, Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul juga mengatakan bahwa para diplomat berkewajiban untuk menghormati peradilan negara tempat mereka bertugas.
“Menurut Konstitusi kami, tidak ada duta besar yang dapat memberikan nasihat kepada pengadilan kami atau menyuruh mereka melakukan apa pun. Apa yang membayangi supremasi hukum adalah anggapan ini,†kata Gul.
Sementara Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu menyoroti bahwa Turki adalah negara demokratis berdasarkan aturan hukum. Dia menambahkan bahwa pernyataan para duta besar yang seolah menggurui pengadilan Turki tidak dapat diterima.
Kavala ditangkap oleh pihak keamanan Turki atas tuduhan kriminal terkait protes Gezi 2013, yaitu peristiwa serangkaian demonstrasi kecil di Istanbul yang kemudian menjelma menjadi protes nasional yang menyebabkan delapan pengunjuk rasa dan seorang polisi tewas.
Pengusaha itu kemudian dikembalikan ke tahanan oleh pengadilan Istanbul sebagai bagian dari penyelidikan kudeta Organisasi Teroris Fetullah (FETO) yang berhasil digagalkan pada 2016 di Turki, dengan jaksa menuduhnya sebagai mata-mata.
