Berita

Kepala BRIN dan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri/Net

Publika

Apa yang Dicari Megawati Sehingga Mau Mengepalai Lembaga Riset Sains dan Teknologi?

Oleh: Radhar Tribaskoro
SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 03:22 WIB

SAYA tidak ragu mengatakan bahwa tujuan utama Megawati adalah memperkuat posisi dirinya dan partainya di masa depan.

Posisi Kepala BRIN adalah posisi sangat penting untuk menjustifikasi platform politik dan rencana jangka panjang PDIP.

Apa yang akan Megawati lakukan sebagai Kepala BRIN adalah:


Pertama. ia akan mendorong riset sains untuk membenarkan klaim-klaim ideologisnya. Misal, Pancasila yang sebenarnya adalah versi 1 Juni 1945, G30S adalah kudeta merangkak Suharto/TNI terhadap kekuasaan Soekarno presiden yang sah, PKI tidak terlibat dalam G30S, tetapi PKI tidak diizinkan berdiri lagi supaya tetap memperkuat PDIP.

Kedua, ia akan mendesakkan riset yang akan membuktikan bahwa partnership dengan China adalah strategis dan sebuah kemestian. Partnership itu akan meluas mulai dari pengembangan teknologi, budaya, ekonomi, politik, agama, dan militer.

Secara politik poros Jakarta-Peking akan dihidupkan kembali. Secara ekonomi Indonesia akan menjadi pasar untuk modal, produk, dan tenaga kerja China. Secara kebudayaan, (karena Indonesia merasa menjadi junior partner) maka nilai-nilai China akan meresap ke kebudayaan kita.

Dalam teknologi, tidak ada transfer teknologi yang berarti. Indonesia akan menjadi pasar produk teknologi Cina. Indonesia akan sekuler seperti China, agama berada di luar negara, Islam sebagai ritual akan diizinkan tetapi Islam sebagai politik akan diberangus.

Secara militer Indonesia akan digiring menjadi sekutu China di Teater Pasifik. Tetapi perang tidak akan terjadi sebab China tidak akan mendapat dukungan Rusia. Perang hanya akan menyebabkan gerakan nasionalis di Mancuria, Tibet, Mongolia, dan Sinkiang akan semakin kuat.

Karena perang tidak akan terjadi Rezim PDIP merasa aman bermain dua kaki.

Penulis adalah pemerhati isu-isu sosial politik kemasyarakatan.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya