Berita

Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang/Net

Dunia

Ratusan Warga Serbia Desak Kejaksaan Seret Dua Menteri yang Terkait dengan Laporan Pandora Papers

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga melakukan aksi protes di depan gedung Kantor Kejaksaan Serbia sepanjang akhir pekan kemarin. Mereka menggelar apa yang disebutnya sebagai protes 'Melawan Kejahatan Negara' terkait skandal Pandora Papres yang ikut menyeret dua nama pejabat tinggi negara itu.

Aleksandar Jovanovic Cuta, salah satu aktivis yang terlihat di antara ratusan pengunjuk rasa, menuding bahwa Jaksa Zagorka Dolovac telah mengabaikan kejahatan yang dilakukan para pejabat, mengaju pada pengungkapan dari laporan Pandora Papers.

Dolovac seharusnya menyeret Menteri Keuangan Sinisa Mali dan Menteri Pembangunan Novica Toncev atas kekayaan mereka yang didapat dengan cara yang salah, menurut Cuta.


Para pemrotes menyerukan spanduk bertuliskan 'Hak untuk keadilan'. Mereka kecewa karena Para pemimpin Serbia, termasuk Presiden Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Ana Brnabic, serfta jajaran Kejaksaan  nampak tidak terpengaruh atas laporan Pandora Papers

Protes itu diorganisir oleh gerakan Let's Not Drown Belgrade dan Partai Bersama untuk Serbia.

Sinisa Mali, Meneri Keuangan Serbia, memiliki 24 apartemen mewah di Pantai Bulgaria  melalui dua perusahaan lepas pantai dari British Virgin Islands pada 2012 dan 2013. Namun, ia menolak mengakuinya.

Sedangkan Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang, diam-diam mendirikan sebuah perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Inggris pada 2010, tanpa melaporkannya ke Badan Anti-Korupsi, seperti dilaporkan BIRN, Minggu (17/10).

Jaringan Pelaporan Kejahatan dan Korupsi, KRIK, telah mengutip dokumen dari Pandora's Papers, bahwa Toncev membuka sebuah perusahaan bernama "Layanan untuk Energi yang Efisien" di surga pajak lepas pantai, di mana perusahaan dapat didirikan tanpa diketahui pemiliknya.  

Sama seperti Mali, Toncev, wakil presiden Partai Sosialis yang memerintah bersama Serbia, SPS, membantah kabar itu dan mengatakan  dia  tidak terhubung dengan perusahaan lepas pantai mana pun dan tanda tangannya mungkin dipalsukan.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya