Berita

Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang/Net

Dunia

Ratusan Warga Serbia Desak Kejaksaan Seret Dua Menteri yang Terkait dengan Laporan Pandora Papers

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga melakukan aksi protes di depan gedung Kantor Kejaksaan Serbia sepanjang akhir pekan kemarin. Mereka menggelar apa yang disebutnya sebagai protes 'Melawan Kejahatan Negara' terkait skandal Pandora Papres yang ikut menyeret dua nama pejabat tinggi negara itu.

Aleksandar Jovanovic Cuta, salah satu aktivis yang terlihat di antara ratusan pengunjuk rasa, menuding bahwa Jaksa Zagorka Dolovac telah mengabaikan kejahatan yang dilakukan para pejabat, mengaju pada pengungkapan dari laporan Pandora Papers.

Dolovac seharusnya menyeret Menteri Keuangan Sinisa Mali dan Menteri Pembangunan Novica Toncev atas kekayaan mereka yang didapat dengan cara yang salah, menurut Cuta.


Para pemrotes menyerukan spanduk bertuliskan 'Hak untuk keadilan'. Mereka kecewa karena Para pemimpin Serbia, termasuk Presiden Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Ana Brnabic, serfta jajaran Kejaksaan  nampak tidak terpengaruh atas laporan Pandora Papers

Protes itu diorganisir oleh gerakan Let's Not Drown Belgrade dan Partai Bersama untuk Serbia.

Sinisa Mali, Meneri Keuangan Serbia, memiliki 24 apartemen mewah di Pantai Bulgaria  melalui dua perusahaan lepas pantai dari British Virgin Islands pada 2012 dan 2013. Namun, ia menolak mengakuinya.

Sedangkan Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang, diam-diam mendirikan sebuah perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Inggris pada 2010, tanpa melaporkannya ke Badan Anti-Korupsi, seperti dilaporkan BIRN, Minggu (17/10).

Jaringan Pelaporan Kejahatan dan Korupsi, KRIK, telah mengutip dokumen dari Pandora's Papers, bahwa Toncev membuka sebuah perusahaan bernama "Layanan untuk Energi yang Efisien" di surga pajak lepas pantai, di mana perusahaan dapat didirikan tanpa diketahui pemiliknya.  

Sama seperti Mali, Toncev, wakil presiden Partai Sosialis yang memerintah bersama Serbia, SPS, membantah kabar itu dan mengatakan  dia  tidak terhubung dengan perusahaan lepas pantai mana pun dan tanda tangannya mungkin dipalsukan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya