Berita

Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang/Net

Dunia

Ratusan Warga Serbia Desak Kejaksaan Seret Dua Menteri yang Terkait dengan Laporan Pandora Papers

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ratusan warga melakukan aksi protes di depan gedung Kantor Kejaksaan Serbia sepanjang akhir pekan kemarin. Mereka menggelar apa yang disebutnya sebagai protes 'Melawan Kejahatan Negara' terkait skandal Pandora Papres yang ikut menyeret dua nama pejabat tinggi negara itu.

Aleksandar Jovanovic Cuta, salah satu aktivis yang terlihat di antara ratusan pengunjuk rasa, menuding bahwa Jaksa Zagorka Dolovac telah mengabaikan kejahatan yang dilakukan para pejabat, mengaju pada pengungkapan dari laporan Pandora Papers.

Dolovac seharusnya menyeret Menteri Keuangan Sinisa Mali dan Menteri Pembangunan Novica Toncev atas kekayaan mereka yang didapat dengan cara yang salah, menurut Cuta.


Para pemrotes menyerukan spanduk bertuliskan 'Hak untuk keadilan'. Mereka kecewa karena Para pemimpin Serbia, termasuk Presiden Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Ana Brnabic, serfta jajaran Kejaksaan  nampak tidak terpengaruh atas laporan Pandora Papers

Protes itu diorganisir oleh gerakan Let's Not Drown Belgrade dan Partai Bersama untuk Serbia.

Sinisa Mali, Meneri Keuangan Serbia, memiliki 24 apartemen mewah di Pantai Bulgaria  melalui dua perusahaan lepas pantai dari British Virgin Islands pada 2012 dan 2013. Namun, ia menolak mengakuinya.

Sedangkan Novica Toncev, menteri Serbia yang bertanggung jawab atas kota-kota terbelakang, diam-diam mendirikan sebuah perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Inggris pada 2010, tanpa melaporkannya ke Badan Anti-Korupsi, seperti dilaporkan BIRN, Minggu (17/10).

Jaringan Pelaporan Kejahatan dan Korupsi, KRIK, telah mengutip dokumen dari Pandora's Papers, bahwa Toncev membuka sebuah perusahaan bernama "Layanan untuk Energi yang Efisien" di surga pajak lepas pantai, di mana perusahaan dapat didirikan tanpa diketahui pemiliknya.  

Sama seperti Mali, Toncev, wakil presiden Partai Sosialis yang memerintah bersama Serbia, SPS, membantah kabar itu dan mengatakan  dia  tidak terhubung dengan perusahaan lepas pantai mana pun dan tanda tangannya mungkin dipalsukan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya