Berita

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi/Net

Dunia

Menlu Retno: Keputusan Tak Undang Jenderal Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN Sudah Tepat

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

ASEAN telah memutuskan untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak. Alih-alih, ASEAN hanya akan mengundang wakil Myanmar pada level non-politis.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakna, keputusan tersebut sudah tepat dan tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan pada Myanmar.

"Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat," ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta pada Senin (18/10).


Keputusan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar merupakan hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober.

Keputusan didasarkan atas tidak adanya perkembangan signifikan dalam implementasi lima poin konsensus yang telah disepakati junta dan ASEAN pada April untuk menghentikan krisis di Myanmar.

"Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi lima poin konsensus," kata Retno.

"Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respon yang baik dari militer Myanmar," tambahnya.

Selain itu, keputusan tersebut juga diambil atas pertimbangan untuk menghormati non-interference, serta prinsip-prinsip lain di dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional, seta memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.

"Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and wellbeing rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya