Sebagai salah satu wilayah yang masuk prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2021, Papua masih belum maksimal merealisasikan program.
Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pengentasan kemiskinan di Papua masih di bawah 40 persen hingga triwulan III 2021.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, besaran anggaran yang baru terealisasi untuk Papua sebesar Rp 225,05 miliar atau sebesar 33,52 persen dari alokasi yang dianggarkan pada 2021 ini senilai Rp 671,25 miliar.
"Papua masuk ke dalam salah satu provinsi yang akan difokuskan pengentasan kemiskinannya di akhir tahun 2021 ini," ujar Suahasil dalam diskusi virtual pada Sabtu (16/10).
Suahasil menyebutkan, sumber anggaran yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan di Papua berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,71 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejumlah Rp 414,54 miliar.
DI samping itu, Suahasil juga menjelaskan jumlah kemiskinan di Indonesia, dengan definisi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencapai 27 juta orang.
Dari 25 juta tersebut, dia mengatakan bahwa ada sekitar 4 juta yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Maka dari itu, untuk mengimplementasikan perintah Presiden Joko Widodo agar kemiskinan ekstrem di masing-masing 5 kabupaten/kota dari 7 provinsi prioritas bisa selesai akhir tahun ini, maka pihaknya mendorong realisasi sejumlah program khusus.
"Di total kabupaten prioritasnya ada 35 di wilayah-wilayah tersebut. Kira-kira terdapat dua juta orang yang berada di garis kemiskinan ekstrem," tandasnya.
