Berita

Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Junta Myanmar Larang Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar tidak akan memberikan izin bagi Utusan Khusus ASEAN Erywan Yusof untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi karena ia tengah didakwa melakukan kejahatan.

Tetapi jrubicara junta, Zaw Min Tun mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi Erywan untuk mengunjungi Myanmar.

Seperti dimuat Reuters pada Kamis (14/10), Zaw Min Tun menegaskan, sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi. Ketua hakim juga ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.


Dalam kesempatan tersebut, ia juga membahas penundaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyetujui pencalonan dutabesar dari pemerintahan militer.

Ia mengatakan, PBB, organisasi dan negara lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional.

Pernyataan Zaw Min Tun muncul ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati oleh jenderal Min Aung Hlaing pada April dengan ASEAN.

Pekan lalu, Erywan mengatakan, lelambanan junta terhadap rencana ASEAN sama saja dengan mundur dan beberapa negara anggota berdiskusi secara mendalam untuk mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya