Berita

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles/Net

Hukum

Didakwa Rugikan Negara Rp 152 M, Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Terancam Dipenjara 20 Tahun

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 11:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 152 miliar lebih.

Dakwaan ini dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis siang (14/10).

Jaksa Moch. Takdir Suhan mengatakan, pada akhir 2018 sampai dengan 2020, terdakwa Yoory telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik atau beneficial owner korporasi PT Adonara Propertindo (AP) sebesar Rp 152.565.440.000.

"Yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019, tanggal 3 September 2021 yang dibuat oleh tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," urai Jaksa Takdir.

Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti, penyediaan tanah, pembangunan perumahan dan bangunan maupun melaksanakan proyek-proyek penugasan dari Pemprov DKI seperti pembangunan hunian DP 0 Rupiah dan penataan kawasan niaga Tanah Abang.

"Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, PPSJ mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) Provinsi DKI Jakarta," kata Jaksa Takdir.

Atas perbuatannya, terdakwa Yoory didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dan dakwaan Subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam Pasal 2 Ayat 1, Yoory dijerat dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara.

Sementara pada Pasal 3, Yoory dijerat dengan hukum minimal satu tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

Kecewa Jokowi ke Kalimantan, Mahasiswa: Pengkhianat!

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:34

UPDATE

China Waspada, 11 Provinsi Kembali Dikepung Virus Corona

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:29

Ketua Fraksi PAN Minta Presiden Jokowi Tegur Menag Yaqut

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:27

Pemimpin Oposisi Sesalkan Pengusiran 10 Dubes: Erdogan dengan Cepat Menyeret Turki Ke Jurang

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:20

Walikota Distrik Klaipeda Lithuania yang Ditahan karena Pelanggaran Perbatasan Akhirnya Dibebaskan

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:00

Ponsel Jurnalis NYT Diretas Malware Israel, Peneliti Tuding Arab Saudi sebagai Biang Kerok

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:51

Delegasi PBB Tekan Junta Militer Mali untuk Kembali pada Demokrasi

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27

Ini Cara Nasdem Jabar Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:57

Kebakaran Kapal Kargo Muntahkan Gas Beracun, Petugas Kanada Pasang Zona Darurat

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:54

Dedi Kurnia: Nihilkan Keberagaman Indonesia, Yaqut Tak Layak Jadi Menteri

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:45

Pilih Pelita

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:13

Selengkapnya