Angkat Bicara Soal Kasus Brigjen Junior, Ketum PPAD: Pimpinan TNI Perlu Kearifan Tinggi

Proses hukum dan mutasi yang dterima Inspektur Kodam XIII/Merdeka Brigjen Junior Tumilaar, akibat mengirim surat kepada Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo, terkait Babinsa yang dipanggil polisi bertugas sebagai Bintara desa di lokasi objek sengketa tanah, menuai kritik bayak pihak.

Termasuk dari Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, yang memendang tindakan Brigjen Junior Tumilaar tidak tepat dikenakan pasal dalam tindak Pidana Militer yaitu Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 126 KUHPM yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

Dalam penilaian Kiki, Brigjen Junior Tumilaar saat ini sedang menyuarakan kembali peran ideal dari TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara nasional. Sehingga, dirinya  mengimbau  pimpinan TNI, khususnya pimpinan TNI AD bersikap bijak dalam menangani kasus Brigjen TNI Junior Tumilaar.

"Saya mengimbau para petinggi TNI, para pimpinan TNI Angkatan Darat perlu kearifan yang sangat tinggi dalam menyelesaikan masalah ini,” ujar Kiki dalam sebuah wawancara dengan Hersubeno  Arief, Selasa (12/10).

Dalam surat yang dikirim Brigjen Junior Tumilaar kepada Kapolri tak hanya mempersoalkan pemanggilan seorang Babinsa oleh polisi, tetapi juga soal penahanan seorang warga yang tanahnya dirampas pengembang.

Berkaitan dengan kasus ini, Kiki mengingatkan kejadian serupa yang pernah terjadi di Tangerang, Banten, saat terjadi sengketa antara sebuah perusahaan besar yang menguasai lahan dengan 200 orang penggarap.

"Rakyat sudah menggarap puluhan tahun tanah itu. Menurut undang-undang rakyat  berhak atas tanah itu," tuturnya.

Dalam perkara tersebut, Kiki menjelaskan bahwa Kodim Karawang turun tangan berpihak pada rakyat dan berkoordinasi dengan BPN. Langkah Komandan Kodim ini didukung oleh satuan  di atasnya, bahkan sampai Mabes TNI.

BPN tak pernah menerbitkan sertifikat untuk perusahaan ini. Malah sebaliknya menerbitkan sertifikat untuk penggarap.

"Akhirnya lahan itu dibeli oleh perusahaan. Ini win-win solution," tambah Kiki.

Berkaca dari kasus di Provinsi Banten itu, Kiki ingin menunjukkan bahwa TNI secara kelembagaan berpihak pada rakyat.